Atasi Masalah Perempuan dan Anak, Kalbar Bentuk Forum Puspa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nina Soraya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID ,TRIBUN - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalimantan Barat (Kalbar) membutuhkan sinergisitas dalam menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat setiap tahun jumlah kekerasan terhadap perempuan dan cenderung meningkat.

Dibutuhkan berbagai pihak untuk menyusun langkah strategis dan tepat agar program-program untuk perempuan dan anak bisa efektif dan tepat sasaran.

Salah satunya dengan Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). PUSPA merupakan wadah yang melibatkan kelompok, lembaga masyarakat yang berhubungan langsung dengan perempuan dan anak.

(Baca: Kapolres Pastikan Tidak Ada Toleransi Bagi Semua Pelaku Kerja Ilegal  )

PUSPA juga diharapkan mampu menyatukan visi dan misi berbagai lembaga tersebut.

Kegiatan yang digelar dua hari in melibatkan puluhan lembaga dan komunitas peduli perempuan dana anak se-Kalbar.

Kepala Dinas PPPA Kalbar, Sumarsono, menyebutkan sinergisitas diperlukan ketika PUSPA terbentuk. Peran aktif komunitas dan lembaga ini penting untuk bersama-sama pemerintah membuat program realistis dan menjangkau kepada sasaran, yaitu perempuan dan anak.

(Baca: Sudah Lama Ingin Terbangi Putussibau, Ini Komitmen Wings Air )

"PUSPA juga sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara lembaga masyarakat dan dunia usaha sekaligus mensinergikan antar lembaga masyarakat guna penyelesaikan isu perempuan dan anak di Kalbar. Saya optimsi jika mereka digerakan untuk bersatu maka perosalan perempuan dan anak bisa diatasi, meskipun kita akui membutuhkan proses tapi jika kita solid dengan komitmen bersama, saya rasa bisa kita lihat hasilnya," ungkapnya, usia menutup gelaran PUSPA Kalbar, Jumat (15/12/2017).

Menurutnya, waktu tiga hari dalam membentuk sekaligus mensinergiskan program PUSPA dalam rencana aksi diharapkan berdampak luas, dimana ini nantinya sebagai langkah awal bagi rencana-rencana aksi berikutnya.

Sementara perwakilan Kementrian PPPA, Rizki, dalam pemaparannya mengakui persoalan perempuan dan anak paling mendominasi saat ini adalah kasus kekerasan. Tercatat dalam dua tahun belakangan ini, jumlah kekerasan perempuan dan anak meningkat di Kalbar.

"Tahun 2016 ada sekitar 400 kekerasan, kemudian tahun 2017 ini meningkat menjadi 716. Ini menandakan ada peningkatan dan harus segera diambil tindakan kongkrit," ujarnya.

Kalbar kata dia merupakan provinsi terakhir yang dikunjungi pihaknya dalam realisasi PUSPA di akhir tahun 2017 ini. Nantinya, PUSPA yang dibentuk ini akan mendiskusikan rencana aksi apa yang akan dilakukan dengan mengambil zona merah atau kawasan yang memiliki tingkat kasus perempuan dan anak di Kalbar.

Pada hari ketiga kegiatan, dibentuk forum diskusi dengan melibatkan peserta kegiatan. Lantasm peserta kegiatan dibagi menjadi tiga kelompok peserta, yaitu kelompok anak, perempuan dan masyarakat. Tiga kelompok ini mendiskusikan rencana, lokasi aksi, dan tahapan-tahapan agar aksi yang digelar bisa berhasil.