Optimalkan Cakupan  JKN-KIS di Kalbar

Namun jangan mendaftarkan diri setelah sakit, karena selain tidak mengetahui kapan sakit kita juga tidak mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan.

Mencuatnya wacana cost sharing ini tak lepas dari ancaman terhadap kesehatan keuangan BPJS Kesehatan sendiri. Sejak berlaku Program JKN, kondisi keuangan BPJS Kesehatan tak bisa dibilang sehat. Pada 2014, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun.

Tahun 2015, defisit membengkak menjadi Rp 5,7 triliun. Bahkan, sampai akhir tahun ini (2017), diperkirakan akan defisit lebih dari Rp 10 triliun

Menurut Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, pelibatan pemda dalam pembiayaan program tersebut merupakan satu dari sembilan opsi langkah penyehatan keuangan BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi tentang Defisit BPJS Kesehatan di Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu lalu.

Pemerintah daerah mungkin saja diminta menyumbang 10% dari APBD untuk turut mendanai program ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan Pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk meminta Pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS.

Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional.

Selain itu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional.

Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengancam, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi mulai dari sanksi administrative sampai sanksi pemberhentian tetap. (*).