TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah Daerah (Pemda) semestinya hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Karena Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional. Dukungan dan peran serta pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS.

(Baca: Perluas Kepesertaan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Dorong Peran Pemda )

Setidaknya terdapat 3 peran penting, di antaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.

Sayangnya, mengutip Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan, Benjamin Saut Parulian, cakupan kepesertaan JKN-KIS Pemda di Kalbar baru di angka 2,6 juta atau sekitar 5,5 persen, masih jauh di bawah nasional.

(Baca: Masih Rendah, Berikut Peserta Program JKN-KIS di Kalbar )

Padahal, secara nasional sudah mencapai 183 juta atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia.

Artinya, ujar Benjamin saat menjadi pembicara Sinergi Pemerintah Daerah dalam Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta di Pontianak, Rabu (29/11), kita memang perlu mengoptimalkan cakupan JKN-KIS di Provinsi Kalbar karena terbilang masih rendah dibandingkan pertumbuhan kepesertaan di provinsi lainnya.

Bandingkan dengan Kota Cilegon, Provinsi Banten yang menjadi piloting untuk penyelenggaraan sistem pembiayaan JKN atau model sharing pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemda dalam program JKN, karena komitmen pemerintah kota-nya yang tinggi, cakupan peserta tertinggi, yakni sekitar 75 persen.

(Baca: Miris, 270 Ribu Peserta JKN-KIS di Kalbar Nunggak, Berikut Totalnya )