Kominfo Jawab Kabar Hoax Soal Registrasi Kartu Prabayar Terkait Pilpres

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Warga masih kebingungan dengan registrasi ulang kartu SIM prabayar.

Apalagi, akhir-akhir ini beredar broadcast melalui aplikasi WhatsApp yang menyangkutpautkan registrasi dengan kepentingan pemilihan presiden ( pilpres) dan kejahatan perbankan.

"Hati2... ada kecurigaan registrasi kartu prabayar diviralkan untuk kepentingan Pilpres 2019.  Data kita nanti akan dipakai orang aseng untuk memilih," bunyi salah satu pesan.

(Baca: Cara Cepat Registrasi dan Registrasi Ulang Kartu Prabayar Axis )

"Logika sederhananya kalau semua muslim tdk registrasi ulang dan kartu diblokir, maka yg rugi adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, dan itu tdk akan terjadi."

(Baca: Satu Keluarga Nyaris Tenggelam Bersama Mobilnya, Selamat Setelah Menabrak Benda Ini )

Selain itu, ada juga yang mengajak memviralkan untuk tidak melakukan registrasi. 

"Maka hemat sy kita viralkan untuk tdk regist, coba kita pikir secara jernih, buat apa regist nomor ktp dan kk? krn kalau nomor kk di regist maka semua anggota keluarga akan terdeteksi. dan muncul semua no ktpnya."

Ada pula pesan yang menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak pernah memberikan pernyataan soal registrasi ulang tersebut. Hal tersebut rentan digunakan untuk kejahatan perbankan.

(Baca: Kisah Dibalik Kokohnya Solangke Semangkok Hingga Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Taman )

"Ini ada share dr pak krida (group TAM jabar)???? Barusan liputan trans 7 jam 07.05 menit KOMINFO tdk pernah memberikan pernyataan seperti itu ITU HOAXS DAN DATA YG DIMINTA ITU BISA DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG YG TDK BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN PER BANKAN KARENA KUNCI ADMIN KITA DI BANK ADALAH NIK. DAN NAMA IBU KANDUNG. TOLONG SHARE INI KE TEMAN2. AKOH SAKSI HIDUP YG MENONTON LIPUTAN TRANS 7 JAM 19.05 SEKALI LG BERITA itu HOAXS," begitu pesan yang beredar di grup-grup WhatsApp," bunyi pesan lain.

(Baca: Perpusda Kalbar Terima Tiga Unit Mobil Perpustakaan Keliling )

Yani, warga Gintungkerta, Kecamatan Klari, Karawang, mengatakan kebingungan dengan beredarnya pesan-pesan tersebut. Ia bahkan menunda melakukan registrasi hingga ada penjelasan dari pihak terkait.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan jaminan keamanan data yang diberikan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar saat melakukan pendaftaran ulang.

"Mengenai keamanannya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi pada bulan Desember 2016. Ini dipastikan semua data akan aman,” tandasnya seperti dikutip dari laman Kemkominfo.