Pengamat: Program Lanjutan Paska Ekspor Penting Agar Produksi Lebih Berdaya Saing

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Terkait disparitas harga ekspor yang lebih rendah ketimbang harga di pasaran lokal, Pengamat Ekonomi, Akademisi Untan, Windhu Putra mengungkap buah pemikirannya.

Saya fikir ada baiknya untuk dibuat kajian lebih mendalam. Sehingga bisa diketahui lebih tepat seberapa efektifnya keputusan ekspor ini.

Hanya saja logikanya sederhana. Jika tidak menguntungkan maka sesuatu itu tidak akan dilakukan, termasuk juga dengan ekspor beras ke Malaysia ini.

(Baca: Figur Calon Kepala Daerah Peran Penting Menang Pemilu )

Tentu dalam konteks keuntungan jangka pendek dan juga keuntungan staregis jangka panjang. Yang sifatnya jauh lebih luas ketimbang soal disparitas harga ini.

Kemudian yang kedua, kondisi ini bisa jadi sebenarnya juga menandakan ada sistem yang tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya.

Dengan kondisi ini, bisa disimpulkan margin harga yang tinggi ini justru tidak banyak dinikmati oleh petani, tapi dinikmati para pedagang.

(Baca: Selain Beras, Indonesia Juga Akan Ekspor Jagung ke Malaysia )

Tata kelola ini yang harus dibenahi. Pemerintah yang punya peran penting untuk membenahi berbagai persoalan ini.

Kami melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian dalam kaitannya dengan ekspor beras ke Malaysia ini sebenarnya sudah cukup baik. 

Termasuk dengan hadirnya Menteri Pertanian langsung dalam momentum ini di Sanggau.

Hanya saja perlu diingat dan juga sangat penting yakni follow up dari langkah besar yang sudah diambil lewat ekspor ini.

Jadi tidak hanya sekedar sebuah kunjungan biasa, tapi juga dibuat berbagai upaya untuk merevitasliasi perekonomian para petani di Sanggau sendiri lewat program ekspor beras ini.

Satu di antara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat program ataupun lembaga yang bisa menampung beras hasil produksi petani. Khususnya pada saat terjadi surplus produksi yang terlampau tinggi.

Bentuknya, bisa koperasi yang diiniasiasi oleh pemerintah dan difasilitasi pemerintah pusat dan sebagainya. Bulog sebenarnya tentu juga bisa, bahkan jika diperlukan, Bulog membuat kebijakan agar surplus produksi ini tetap bisa dibeli dan ditampung dengan harga yang cukup baik bagi petani.

Jadi, pemerintah harus melihat data ril di lapangan, sehingga tepat membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan.

Tapi sekali lagi, yang penting adalah program lanjutannya.

Seperti merevitalisasi koperasi dan juga kebijakan lain. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarkat petani ini.

Ini juga berkaitan erat dengan upaya pengamanan harga. Dalam mekanisme pasar, jika barang surplus, over produksi, sudah hukum pasar harga akan mura. Sehingga pendapatan petanipun pastinya ikut rendah.

Sebaliknya, jika ketersediaan produksi di bawah jumlah yang dibutuhkan alias ketersediaannya sedikit, harga akan tinggi. Ini sudah hukum pasarnya.

Nah, dalam kondisi inilah revitalisasi koperasi ataupun lembaga sejenis yang bisa menampung hasil surplus produksi petani tadi berperan penting dalam pengamanan stabilitas harga.

Tetap bisa mengambil dengan harga yang relatif cukup baik bagi petani saat produksi surplus, dan bisa mengendalikan harga agar tak melambung tinggi saat produksi di bawah target dengan cara mengeluarkan kembali stok beras produksi tadi.

Infrasuktur pertanian semacam ini sangat penting.

Tentu juga demikian halnya dengan infrastruktur pertanian lainnya.

Jadi ketika eksporpun, kita punya bargaining power. Sehingga ketika mereka butuh, kita punya daya tawar yang lebih baik.

Inilah pentingnya kemudian ada upaya agar harga ini bisa dikendalikan.

Tidak terlalu mahal ketika underproduction, tidak terlalu murah ketika overproduction.

Apalagi ekspor ini sendiri sebenarnya sangat penting. Terkait dengan devisa negara dan sebagainya.

Tapi yang harus diingat adalah jangan sampai kita di bawah tekanan.  Jika kita bisa menjual dengan harga lebih baik.

Kemudian berikutnya, yang juga harus diperhatikan adalah soal pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Barang seperti ini, harus diutamakan kebutuhan dalam negeri dulu.

Jika sudah cukup, baru diekspor. Jadi istilahnya, jangan sampai kita ekspor tapi kebutuhan dalam negeri sendiri tak tercukupi.