Warga Harap Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Tepat Sasaran

Ia menyarankan harusnya agar pembeli bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg bersubsidi.

Penulis: Subandi | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Pekerja menata tabung gas elpiji 3Kg di SPBU, jalan Imam Bonjol, Pontianak,Kalimantan Barat, Rabu (4/10/2017) siang. beberapa hari terakhir ini gas elpiji 3 Kg di Pontianak dan sekitarnya mengalami kelangkaan. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang diduga belum mengintruksikan pegawainya.

Khususnya dalam hal melarang membeli gas elpiji bersubsi yang seharusnya untuk masyarakat miskin. 

Serta diduga belum mengeluarkan imbauan larangan menjual gas elpiji bersubsidi kepada orang kaya.

Hal ini diungkapkan warga Kelurahan Tegah Kecamatan Delta Pawan, Pohan.  

"Pemda Ketapang mungkin belum intruksikan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara di jajarannya agar tak boleh membeli gas elpiji bersubsidi," katanya kepada awak media di Ketapang, Kamis (19/10/2017). 

(Baca: Presiden Jokowi Batal ke Kalbar? Ini Kata Kapendam )

Ia menjelaskan dugaanya itu lantaran dirinya baru saja membeli gas elpiji 3 kg bersubsidi.

"Tadi memang saat beli ada dicatat nama dan alamat saya. Tapi menurut saya itu kurang akurat untuk menentukan pembeli layak mendapatkan gas bersubsidi atau tidak," ucapnya. 

Ia menyarankan harusnya agar pembeli bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg bersubsidi.

Maka penjual harusnya meminta pembeli menunjukkan surat keterangan miskin.

Sehingga bisa juga menggetahui apakah pembeli itu petani, nelayan, buruh atau PNS dan pejabat. 

(Baca: Kapolres Gandeng Komunitas Bulu Tangkis se-Kapuas Raya Melalui Turnamen )

"Pada hal setahu saya beberapa provinsi dan kabupaten lain sudah mengintruksikan jajarannya tak boleh membeli gas elpiji 3 kg bersubsidi. Sehingga gas elpiji 3 kg bersubsidi peruntukannya tepat sasaran," ungkapnya. 

Ia berharap jika Pemkab Ketapang belum membuat intruksi itu maka segera dibuat. Sehingga kedepan peruntukan gas elpiji 3 kg di Ketapang benar-benar tepat sasaran.

"Semoga kedepan pelayanan menyangkut masyarakat apalagi pada rakyat miskin semakin baik," harapnya. 

Sementara itu Diana (46) mengaku sempat kecewa menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi. Lantaran ketika ia memakai gas elpiji bersubsidi itu ternyata isinya cepat habis.

Sehingga sekarang ini ia sudah beralih memakai gas elpiji 12 kg.

“Sebelumnya saya pakai gas eliji 3 kg tapi sering cepat habis isinya. Makanya sekarang saya memilih memakai gas elpiji 12 kg karena rasanya lebih hemat,” kata warga Jl Jendral Sudirman Kelurahan Mulia Baru Kecamtan Delta Pawan.

Ia menjelaskan memang harga gas elpiji 3 kg bersubsidi lebih murah satu tabungnya hanya Rp 18 ribu. Sedangkan harga gas elpiji 12 kg menurutnya memang lebih mahal pertabung seharga Rp 175 ribu.

Namun meski mahal pemakaiannya lama habis.

“Dahulu saya hanya menggunakan gas elpiji 3 kg. Beli dua tabung bisa habis dalam satu pekan bahkan tak sampai. Kebetulan pas gas elpiji 3 kg sempat langka maka saya beli gas elpiji 12 kg. Ternyata saya rasa lebih tahan lama,” ungkapnya.

Sebab itu menurutnya jika dibandingkan antara menggunakan gas elpiji 3 kg dan gas elpiji 12 kg tersebut. Hasilnya lebih boros yang menggunkan gas elpiji 3 kg meskipun harga gas elpiji 12 kg lebih mahal.

“Saya tak tahu apa penyebabnya,” ucapnya.

“Mungkin saja isinya itu tidak sampai 3 kg atau karena hal lainnya. Saya juga pernah mendengar di Ketapang ini gas elpiji 3 kg itu dioplos. Sehingga isinya tidak lagi sampai 3 kg. Saya dengar juga pelakunya pernah ditangkap polisi,” lanjutnya.

Ia berharap kondisi yang pernah dialaminya tidak terjadi lagi pada masyarakat lain. Lantaran tujuan barang diberi subsidi oleh pemerintah tentu untuk membantu

“Tapi jika terjadi seperti yang saya alami tentu malah hanya merugikan masyarakat,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved