Masih Sakit, Setya Novanto Dinonaktifkan Sebagai Ketua Umum Golkar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Untuk menggantikan Setya Novanto, DPP Partai Golkar disebut-sebut akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Golkar 

Penunjukan Plt itu merespons menurunnya elektabilitas partai pascaditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Terkait itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan bahwa rekomendasi penunjukan Plt Ketua Umum Golkar diambil dalam rapat harian partai.

Andi mengaku dirinya yang membacakan rekomendasi hasil tim kajian dalam rapat yang baru-baru ini digelar itu.

(Baca: BPS Landak Gelar Ekspose Data dan Perkenalan Kuliah STIS )

"Hasil rapat tim kajian memang membuat rekomendasi meminta kesediaan ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau Plt ketua umum," kata Andi dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Tak hanya itu, rapat juga meminta agar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menyampaikan langsung hasil kajian tersebut kepada Novanto.

Karena saat ini Novanto masih dirawat di rumah sakit.

"Rapat memutuskan, meminta ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsung ke Pak SN," ungkap Andi.

Menurut Andi, keputusan itu dibuat berdasarkan kajian yang sudah dilakukan secara komprehensif.

Elektabilitas Golkar terus menurun pascapenetapan tersangka Novanto.

"Tim yang ditugaskan rapat harian sebelumnya tanggal 13 September lalu. Tidak ada desakan, tapi atas dasar kesadaran yang data-datanya faktual," ujar Andi.

Andi juga enggan membocorkan siapa nama orang yang akan menjadi Plt Ketua umum Golkar selama Novanto sakit.

(Baca: Setiap Hari Lewat Jembatan Apung, Ini Ungkapan Warga Kubu Padi )

"Nanti diputuskan di rapat pleno," tutup Andi.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai. Ia mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/2017) kemarin.

"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Namun, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah hal itu.

“Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9/2017).

Untuk itu, Agung mengingatkan agar jajaran pengurus Partai Golkar lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan terkait kondisi partai.

Mantan Ketua DPR itu menyatakan, rekomendasi tim kajian elektabilitas belum menjadi keputusan DPP Partai Golkar.

Agung menyatakan, itu hanya sebuah rekomendasi dan belum menjadi sebuah keputusan.