Ini Alasan Hildi Hamid Menolak Full Day School

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara Hildi Hamid memberikan pernyataan kepada awak media bahwa Kayong Utara saat ini belum dapat menerapkan full day school.

Hal ini disampaikan Hildi Hamid usai menggelar pertemuan dengan Kepala Sekolah dan guru di gedung Balai Praja, Jumat (18/8/2017).

Dikatakan Hildi ada beberapa indikator yang harus dipersiapkan Sekolah untuk menerapkan aturan full day school yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter.

"Jadi begini, saya memperhatikan peraturan menteri pendidikan tersebut, disitu menegaskan, pertama penerapan full day school ini bertahap. Kedua, ada kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasarananya, oleh karenanya dari 2 hal tersebut saya menyimpulkan, full day school di Sekolah belum bisa diterapkan karena sarana dan prasarana saya mengetahui secara persis,"ungkap Hildi Hamid.

(Baca: Terapkan Full Day School, Ini Pengalaman SMPN 1 Seponti )

Sementara itu berdasarkan pertemuan dengan para Kepala Sekolah dan guru diakui Hildi memang ada beberapa Sekolah yang sudah menerpakan full day school dan ada juga yang Sekolah ingin memulai menerapkan full day school.

Namun kembali di jelaskan Hildi pihak Sekolah wajib melakukan sosialisasi kepada orangtua siswa, dan menyampaikan keinginan mereka ke Dinas Pendidikan Kayong Utara, karena yang menentukan layak tidak layaknya full day diterapkan adalah Dinas yang berwenang, setelah melakukan ferivikasi kelayakan di Sekolah tersebut, baik dari dampak kepada siswa, orangtua, lingkungan hingga ekonomi masyarakat sekitar.

"Terkait ada Sekolah yang terus mau melakukan uji coba, ini mestinya mereka (Sekolah) menyampaikan dulu ke Dinas, bahwa mereka siap. jadi saya meminta mereka menyampaikan ke dinas dulu, kesiapan mereka seperti apa, biar Dinas Pendidikan yang melakukan verifikasi,"ujarnya

Hildi mencontohkan satudiantara Sekolah SMP yang ada di Kecamatan Sukadana, yang ingin menerapkan full day school namun berdasarkan penjelasan dari Kepala Sekolahnya, mereka masih terkendala dari jam mengajar guru, sehingga tentu juga menjadi hambatan bagi sekolah untuk menerapkan full day school di Sekolah mereka.

"Seperti di SMP 2 Siduk, ternyata mereka menyebutkan persoalan guru, jam kerja guru juga menjadi persoalan, jadi persoalan di Sekolah juga belum tuntas, inilah makanya saya mengambil keputusan ini, bahwa dari apa yang disampaikan ini menyangkut faktor sarana dan prasarana dan menyangkut perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi full day school itu, "tungkasnya.

Bahkan penolakan full day school sendiri diakui Hildi Hamid juga dilakukan oleh pihak NU, yang mana penolakan ini diharapkan Hildi jangan lah dikaitkan dengan NU tapi harus dilihat dari berbagai sisi, karena penolakan ini bukan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, namun demi keselamatan penerus bangsa.

" Ini belum kita sampaikan, kita melihat di pusat sendiri masih ada pertentangan, menjadi polemik, yang menjadi tidak baik, yang memprotes itu dari kelompok NU disatu sisi Menterinya dari Muhammadiyah, ini jangan dikaitkan, bukan antara NU dan Muhammadiyah, tapi ini bagaimana kita menyelamatkan anak-anak bangsa ini, "tambahnya.