Dewan Ketapang Minta Pemprov Serahkan Kewenangan Pengelolaan Jembatan Timbang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG, – Dewan Ketapang berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menyerah kewenangan pengelolan jembatan timbang di Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU) Ketapang kepada Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Ketapang.

“Sehingga jembatan dekat perbatasan Kabupaten Kayong Utara itu bisa dikelola dan Pemkab Ketapang,” kata Anggota DPRD Ketapang, Irawan kepada wartawan di Ketapang, Minggu (9/7).

Hal ini lantaran sejak dibangun beberapa tahun lalu  hingga sekarang jembatan itu belum juga berfungsi. Sehingga masih banyak truk angkutan barang sembako dan lainnya melintas dijalan Ketapang dengan muatan over kapasitas.

Kemudian kondisi ini terus dikeluhkan masyarakat karena truk bermutan over kapasitas itu menyebabkan kondisi jalan mudah rusak. Sehingga jembatan timbang itu dinilai dan terkesan menjadi proyek mubazir jika tak juga difungsikan.  

“Jadi jika Dinas Perhubungan Provinsi tidak sanggup mengelolanya. Maka kita minta mereka menyerahkan kewenangan pengelolaan jembatan timbang itu ke Pemkab Ketapang,” sarannya.

Ia menjelaskan dibangunnya jembatan itu tentu tujuannya untuk mengawasi kendaraan yang keluar dan masuk Ketapang. Khususnya agar kendaraan itu tidak membawa muatan yang bebannya melebihi aturan yang ditetapkan.

Pihaknya pernah audensi ke DPRD Provinsi Kalbar untuk mengatasi over kapasitas muatan kendaraan di Ketapang. Menurutnya DPRD Provinsi mengungkapkan akan mendirikan jembatan-jembatan timbang di Ketapang.

“Tapi kenyataannya jangankan mau membangun banyak. Jembatan timbang yang sudah ada di Ketapang saja sampai saat ini terkesan diabaikan. Sehingga di MHU saja masih banyak truk bermuatan over kafasitas leluasa melintas,” ujarnya.