Kesejahteraan Sosial Masih Menjadi PR Pemerintah Daerah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA – Guna mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kayong Utara, pemerintah daerah mengharapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) menjadi garda terdepan untuk mengatasi persoalan ini.

Hal ini disampaikan oleh kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3AMD) Kabupaten Kayong Utara saat melakukan tatap muka untuk pertama kalinya sejak dilantik bersama relawan – relawan yang telah dibentuk beberapa waktu lalu.

“Saya masih banyak mendengar keluhan – keluhan masyarakat terkait PMKS ini, dimana hampir di setiap desa, masih ada warga kita yang membutuhkan kepedulian, nah ini kami harap kepada PSM, maupun TKSK paling tidak memiliki data –data yang valid berkenaan dengan PMKS, sehingga ketika ada program dari kabupaten yang bisa kite arahkan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan baik.”terang Kepala Dinas SP3AMD, Masdar belum lama ini.

Baca: Sadis! Remaja Hamil 5 Bulan Ini Tewas Akibat Siksaan Sang Kekasih

Untuk menanggulangi penanganan PMKS, dikatakanya pula, pihaknya telah melakukan kerjasama kepada lembaga sosial yang ada di Kabupaten Kayong Utara untuk secara bersama berperan aktif memberantas permasalahan Sosial yang ada di kabupaten kayong Utara.

“Nah saya juga menjalin kerja sama kepada beberapa lembaga sosial termasuk LKP kemudian BK Peduli ternyata masih banyak informasi – informasi dari mereka masih banyak penduduk kita yang miskin, rumah yang tidak layak huni, yang hidup sebatang kara, ini kalau dapat peran dari kawan-kawan dari PSM maupun TKSK juga ada, bukan berarti untuk menuntut bapak/ibu untuk memberikan bantuan, tapi untuk memberikan masukan, laporan kepada kami,”harapnya.

Dirinya juga berharap agar porsi anggaran untuk penanganan penyandang permasalahan sosial dapat ditingkatkan, karena menurutnya untuk saat ini masih banyak PMKS yang tidak bisa ditangani untuk di kabupaten Kayong Utara

“Mudah-mudahan kedepan porsi anggaran kedepan untuk Bidang Sosial di kabupaten Kayong Utara meningkat untuk tahun ini kita hanya dapat 25 rumah yang tidak layak huni, 26 MCK tentu jumlah ini tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan –persoalan yang ada di masyarakat,”pungkasnya.