Wiranto Minta Kapolri Menindak Tegas Pendemo yang Berbuat Onar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto pun sudah melakukan koordinasi dengan Kapolri agar tidak bertindak tegas dan jangan membiarkan aksi berujung kepada kerusuhan.

Wiranto khawatir aksi 313 yang akan digelar hari ini dikhawatirkan akan berujung kepada kericuhan dan kerusuhan

"Maka saya sampaikan pada Kapolri, kalau demonstrasi mengarah kepada ingin mengacau ya tidak perlu diizinkan, karena pemerintah punya hak seperti itu. Walau demonstrasi merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum, tapi kalau rencana sudah mengandung unsur perusakan pengacauan ya enggak perlu diizinkan,"ujarnya.

Wiranto mengaku merasa khawatir adanya upaya menganggu ketertiban umum saat aksi unjuk rasa 313. "Kalau kita tanya masyarakat banyak yang mungkin justru menjadi korban aksi demonstrasi yang terkadang mengganggu ketertiban umum," ujar Wiranto.

Sementara itu pihak istana melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan supaya aksi penyampaian pendapat 313 bisa berjalan dengan aman, tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik khususnya yang beraktivitas di sekitaran lokasi aksi.

"Yang penting aksi itu dilakukan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku," ujar Johan.

Pada dasarnya lanjut Johan Budi, Presiden menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Hak untuk menyampaikan pendapat, menurut Presiden, dilindungi serta dijamin undang-undang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menanggapi aksi unjuk rasa tuntut Calon Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Tjahaja Purnama turun dari jabatannya pada tanggal 31 Maret 2017.

Ma'ruf Amin mengingatkan kepada umat Islam agar ikut menjaga situasi pemerintahan yang sedang kondusif. "Saya ingatkan kepada umat, situasi yang kondusif harus dijaga. Negara ini keutuhannya harus dijaga," ujar Ma'ruf Amin.

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Taufiq Damas mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, salah satunya dengan cara demonstrasi.

Namun, aksi turun ke jalan untuk mendesak turunnya Ahok jelang hari pencoblosan suara terlebih di saat proses hukum tengah berjalan, adalah sebuah aksi yang tidak perlu.

"Kalau menurut saya enggak perlu (aksi turun ke jalan), untuk apa yang begitu-begitu. Kalau cuma untuk menuntut soal kasus Ahok, kan semua sudah jalan di persidangan. Apalagi yang dituntut?" kata Taufiq.

Taufiq menduga ada agenda politik yang diselipkan jika masih ada juga pihak-pihak yang ngotot tetap melakukan aksi turun ke jalan.

"Ya jelas tidak bisa dinafikan ada agenda politisasi. Agenda politisnya untuk mempengaruhi. Mungkin soal-soal bagaimana mengurangi suara untuk pemilih (paslon) nomor dua atau gimana. Itu mungkin saja, karena gak jelas itu maunya gimana itu kegiatan-kegiatan seperti itu," katanya.

Lebih jauh, intelektual muda NU ini juga melihat ada kecenderungan dikembangkannya pola-pola kehidupan agama secara radikal oleh pihak-pihak tertentu belakangan ini, dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI Jakarta.