Kantor Desa Tapang Semadak Sekadau Tak Miliki Kantor Permanen
Yang ada saat ini masih pinjam pakai, yakni Balai Dusun dengan ukuran 8x12 meter dan luas tanah kurang lebih 15x20 meter.
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Lantaran belum memiliki kantor sendiri, segala aktivitas aparat desa di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau hilir, hingga saat ini masih menumpang di Balai Dusun. Saat ini, kantor Desa Tapang Semadak statusnya masih pinjam pakai, yaitu Balai Dusun. Untuk itu, pihak desa berharap kantor desa hak milik desa sangat dibutuhkan.
Kepala Desa Tapang Semadak , Theresia Yusmini mengatakan, pihaknya berharap ada bangunan kantor desa sendiri. Kepala Desa perempuan satu-satunya di Kabupaten Sekadau ini mengatakan, hingga saat ini desa belum memiliki kantor yang merupakan hak milik desa.
“Yang ada saat ini masih pinjam pakai, yakni Balai Dusun dengan ukuran 8x12 meter dan luas tanah kurang lebih 15x20 meter, yang merupakan hak milik pribadi warga setempat,” ujarnya Minggu (26/2/2017).
Baca: Polwan Cantik di Polres Sekadau Ini Pernah Dijuluki Bintara Urine
Ia mengatakan, selain bangunan kantor lama sempit dan tidak ada halaman parkir, desa hanya memiliki bangunanya saja, sedangkan tanah merupakan hak milik pribadi warga. “Karena tanah tidak dihibahkan untuk desa, kapan saja pemilik tanah bisa mengambil haknya. Untuk itu, kami berharap kondisi tersebut bisa mendapat perhatian,” ucapnya.
Theresia merasa khawatir bila pemilik tanah ingin mengambil tanah tersebut, tentunya kantor desa harus pindah. Ia mengatakan, desa sudah memiliki tanah kurang lebih 0,8 hektar dan tanah tersebut sudah memiliki SKT.
“Kalau keadaan mendesak, kami tidak tahu harus pindah kemana lagi? Tahun ini sudah masuk dalam musrenbang dan mengajukan proposal ke pemkab,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Bayu Dwi Harsono mengatakan, pembangunan kantor desa tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski tak menyebut secara rinci, dikatakan Bayu, tahun ini sudah ada jatah untuk pembangunan kantor desa. “Tahun ini dapat di tujuh lokasi pembangunan kantor desa,” ujarnya singkat.
