Christiandy: Tidak Benar Pemprov Kurang Berpartisipasi Sail Selat Karimata

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Atas tudingan dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terhadap Pemprov Kalbar, dikatakan kurang berpartisipasi persiapan Festival Sail Selat Karimata, yang akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Akhirnya Pemerintah Provinsi Kalbar angkat bicara atas tudingan tersebut. "Tidak benar kalau Pemprov Kalbar kurang berpartisipasi persiapan Festival Sail Selat Karimata itu. Karena persiapan untuk memperjuangkan puncak Sail Karimata ini karena diperuntukan empat provinsi, itu jelas peran dari Gubernur Kalbar atau Pemprov," ujar Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, Selasa (4/10/2016).

Setelah ditentukan Sail Selat Karimata kata Wagub, pihaknya sudah melakukan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Baik dari rakor sejak zaman dipimpin Sail Karimata ini oleh Kemenko PMK RI Puan Maharani sampai sekarang menjadi Menko Maritim.

"Menko Maritim mulai dari Pak Rizal Ramli, saya sudah ikut bareng rapat disitu dan dengan rapat bersama ibu Puan juga pernah mewakili pak Gubernur, sampailah kemarin juga dibawa pimpin pak Gubernur langsung ikut bahas masalah sail karimata itu," jelasnya.

Menurut Christiandy Sanjaya, janganlah hal-hal yang seperti tuding menuding seolah-oleh Pemprov tidak terlibat langsung. Karena upaya sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, untuk memperjuangkan telaksanaanya sail karimata tersebut.

"Kalau dukungan anggaran, kita masih melihat dan menunggu Kepres. Sampai April pun baru keluar dari Kemenko saja tanpa Kepres. Tapi terus berupaya merevisi APBD ini angka setidaknya diatas Rp 80 milyar. Baik itu dari APBN maupun APBD. Paling besar itu justru di Kementerian PU sekitar Rp 70 milyar lebih. Jadi siapa bilang kita tidak dukung di infrastruktur. Bagaimana nanti meninggalkan rumah untuk nelayan dan sebagainya," ucapnya.

Terkait masalah jalan kata Wagub, memang UPJJ tidak didukung secara khusus ada dana untuk meningkatkan status jalan itu. Jadi terpaksa hanya punya dana untuk tambal sulam. Sesuai dengan voksi UPJJ.

"Kita tidak sembarangan, kalau dananya memang ndak disiapkan. Kenapa kementerian termasuk APBN tidak bisa karena dari awal gamang, antara ada Kepres atau ndak. Jadi apa ndak sail karimata itu," jelasnya.

Ditambah lagi tutur Wagub, ditengah-tengah situasi keuangan negara terpotong seperti DAU tertunda. Diharapkan, jangan berbicara lagi masalah dukung dan tidak mendukung. "Jadi jangan ada tuding menuding, kita semua sudah melakukan. Dan memahami kondisi keadaan keuangan kita semua," ujarnya.