Pemkot Pontianak Luncurkan Database Warga Miskin Berbasis Website

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meluncurkan aplikasi database penduduk miskin berbasis website di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Senin (03/10/2016).

Peluncuran dilakukan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji ini untuk menjawab kebutuhan data penduduk miskin yang sangat dibutuhkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah.

Aplikasi database penduduk miskin itu adalah media center informasi penduduk miskin yang dapat digunakan sebagai salah satu alat pengambil kebijakan perencanaan pembangunan, dan penyusunan program penangulangan kemiskinan.

Database itu bisa diakses melalui alamat website http://pontianakkota.kemiskinan.id. Aplikasi berbasis website tersebut menyediakan data-data warga miskin by name by address berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Masing-masing penduduk miskin dikategorikan berdasarkan tingkat kemiskinannya.

Sutarmidji meminta lurah-lurah untuk membuat database penduduk miskin berdasarkan rangking, mulai dari yang paling miskin hingga ke bawah per-RT.

Dalam database nantinya, tercantum daftar kepala keluarga (KK) beserta anggota keluarga.

Data itu diminta untuk dilengkapi dengan data usia, data pendidikan terakhir, pendidikan yang sedang digeluti, bahkan bila perlu postur tubuh anggota keluarga mencakup tinggi badan dan sebagainya.

"Supaya ketika ingin merekrut mereka untuk disalurkan ke suatu bidang pekerjaan itu lebih gampang," ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan data-data yang disediakan dalam database harus disajikan secara terperinci. Data itu juga dilakukan update per enam bulan. Siapapun bisa mengakses data warga miskin melalui website.

“Misalnya ada donatur yang ingin membantu 10 KK warga miskin, dia tinggal membuka web itu, dia yang pilih mau warga yang mana dan lokasi di mana. Kategori sangat miskin, atau miskin semua ada di situ,” ungkapnya.

Bappeda, lanjut Midji, harusnya menyusun program bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ia menilai, meskipun database dibuat, kalau programnya tidak selaras, tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan. Hal itu disebabkan program-program itu tidak pernah dikoordinasikan oleh Bappeda.

Sebelumnya, dirinya sudah mencetuskan supaya Satpol PP memberikan pelatihan satpam bagi anak-anak muda yang berasal dari keluarga miskin.

Dengan catatan, mereka lulusan SMA sederajat dan memiliki postur tubuh yang ideal untuk dididik sebagai tenaga pengamanan atau satpam.

“Berikan mereka pelatihan satpam, kemudian mereka bisa saja disalurkan ke minimarket-minimarket seperti Indomaret atau Alfamart,” tuturnya.