Jika Kisruh Tak Selesai, Sutarmidji Rencana Tak Pakai Perahu PPP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPW PPP Kalbar versi muktamar Jakarta dengan ketua Umum Djan Faridz, yakni Sutarmidji yakin suatu saat partai berlambang Ka'bah akan bersatu kembali.

Namun ia juga mengaku tidak menutup kemungkinan apabila kedepan ikut dalam pencalonan Pilgub mendatang, jika kisruh ini tiada akhir, tidak akan menggunakan partai ini sebagai perahu kursi gubernur.

"Asalkan masih nama PPP biar saja dan tidak perlu saling ini dan itu karena semuanya merupakan bagian dari PPP. Dan saya yakin, kedepan PPP bisa menyatu dan bila terwujud ini akan jadi suatu hal yang luar biasa. Kalau sekarang dibuat babak belur dan ada perbedaan, saya tetap menghormati putusan hukum yang ada sesuai dengan putusan MA 601," ujarnya, Minggu (31/07/2016).

Menurut Midji, kisruh partai ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), PTTUN dan PTUN.

"Kemarin kelompok Pak Romi melakukan intervensi dan ditolak. Kalau saya sebagai kader PPP akan tetap di PPP," kata Midji bergeming.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, PPP akan menggelar musyawarah wilayah pada 8 Agustus mendatang di Pontianak.

"Masalah berseberangan biasa, saya apapun yang terjadi tetap akan sebagai kader PPP dan banyak yang minta saya sebagai ketua di partai lain tapi saya tetap gak mau. Dan yakin PPP pasti akan nyatu dan ini partai legal. Kalau masalah hukum biar saja berjalan dan menunjukkan kedewasaan kita," tuturnya.

Terkait isu yang menyebut dirinya maju dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang, belum memastikan akan menggunakan jalur parpol atau independen.

"Banyak yang nyuruh independen dan kita tetap menghormati partai dan partai adalah sarana yang baik untuk perjuangan dalam suatu capaian politis yang dibuat. Kalau kisruh gak selesai ya sudah, bisa melalui jalur independen," ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPW PPP Kalbar versi Muktamar Surabaya, yakni Retno Pramudya menuturkan saat ini sedang dalam masa konsolidasi organisasi.

"Juli sampai Agustus membuat program itu, dan instruksi dewan pimpinan cabang melaksanakan musyawarah di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Muscab itu agendanya perubahan kepengurusan, sasaran supaya ada islah seutuhnya dan semua perbedaan kita rangkul dan menjadi satu," katanya.

Selain itu, lanjutnya, juga mempersiapkan verifikasi parpol untuk Pemilu dan Pilkada mendatang.

"Setelah itu Rapimcab dan akan menggodok siapa calon yang akan diusung. Makanya kami sudah keliling melaksanakan muscab di Singkawang, Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara dan Kapuas hulu. Hasil muktamar islah sudah clear dan tidak ada dualisme. Jika ada yang mengatasnamakan kegiatan PPP di luar itu, tidak sah. Yang Sah itu Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy hasil muktamar di Pondok Gede," tegasnya.

"Dan yang boleh mengambil dan mengurus pencairan dana bantuan APBD untuk parpol melalui Kesbangpol dan ada surat dari Kemendagri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencairkan. Yang selama ini dipending sejak mulai konflik tahun 2015-2016," pungkasnya.