Ini 11 Kebijakan Implementasi Program Prioritas Kapolri yang Disampaikan Kapolresta Pada Jajarannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo menyampaikan sebelas tahapan implementasi program prioritas Kapolri, kepada jajarannya di aula Mapolresta Pontianak, Jl Gusti Johan Idrus No 1, Pontianak, Sabtu (23/7/2016) malam.

"Sebelas kebijakan Bapak Kapolri, yang telah di breakdown menjadi 61 kegiatan. Ini nanti akan kami tindaklanjuti dengan pembentukan satuan-satuan tugas yang akan melaksanakan kebijakan Bapak Kapolri ini," ungkap Kapolresta usai pemaparannya.

Sebelas kebijakan tersebut yakni, pertama, pemantapan reformasi internal Polri, dengan lima poin utama, yakni peningkatan soliditas internal, konsistensi pembinaan karir berdasarkan Merit System dan rekam jejak, melaksanakan rekrutmen dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH), sistem seleksi Dikbangun Polri yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan objektif, serta membudayakan perilaku anti korupsi.

"Kedua, peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi," ujarnya.

Yakni dengan layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi informasi. Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-belit. Quick Response serta modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.

Kebijakan ketiga, yakni penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. Dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi, membangun daya cegah dan daya tangkal warga. Kerjasama dengan stakeholder. Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi serta penegakan hukum yang optimal.

Keempat, peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan. Dengan peningkatan kualitas delapan standar pendidikan, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan, mengoptimalkan sistem manajemen kinerja. Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi serta modernisasi almatsus dan alpalkam.

Kelima, peningkatan kesejahteraan personil Polri, dengan peningkatan tunjangan kinerja, peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polri, meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri, peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua.

Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas, mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri serta dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri.

Keenam, penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana. Yakni dengan penyederhanaan SOP yang berbasis checklis dan hasil. Restrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatan Densus 88/AT, Brimob dan Baharkam. Pemenuhan proporsionalitas anggaran, pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan sarana prasarana. Pembentukan Polda Kalimantan Utara (Kaltara), peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi Polres.

Ketujuh penguatan Harkamtibmas, yakni penggelaran personil berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet dan kecelakaan lalulintas. Peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla dan Pemda. Pengamanan pilkada serentak 2017-2018, serta Pileg dan Pilpres 2019. Pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah," paparnya.

Delapan, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. Yakni membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila.

"Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu Desa atau Kelurahan secara bertahap. Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi seperti Panic Button, Alarm dan CCTV. Penguatan pembinaan teknis Polsus dan Pam Swakarsa, serta Korwas PPNS. Penguatan kerjasama dengan Civil Society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya," ujarnya.

Kebijakan kesembilan, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Seperti penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, meliputu kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, Illegal Fishing, korupsi, narkoba, Cyber Crime, dan kejahatan ekonomi lainnya.