Ini Penjelasan M Zeet Soal Penilaian LPPD Pontianak Dapat Nilai 'Nol'

TRIBUNPONTIANAK,CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, mengungkapkan tim dari provinsi punya data terkait penilaian LPPD Pemkot Pontianak dan sudah memberikan laporan ke Menteri Dalam Negeri, bahwa Pemkot Pontianak terbaik satu nasional.

Baca Juga : M Zeet : Air Leding Rumah Dinas Masih Putus

"Itu sudah kita ajukan, maka tugas saya selesai sampai di situ. Rupanya di Jakarta tidak mau menerima begitu saja," ujarnya.

Setelah menerima data dari tim Pemprov, tim dari Jakarta langsung menurunkan tim investigasi yang tidak bisa disentuh.

"Kerjanya tujuh hari dan celakanya lagi tim investigasi itu tidak mengajak provinsi, dan langsung nyolong ke Pemkot," jelasnya.

Dalam hal itu Sekda sudah berbicara ke Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Sekda Kota Pontianak, Akif. Ketika tim investigasi dari Kementerian Dalam Negeri ke Pemkot, SKPD Pemkot tidak bisa memberikan rincian yang dimintakan.

"Dalam satu minggu Pemkot tidak bisa memberikan data rinciannya tersebut. Tim itu langsung mengkonfirmasi ke SKPD yang dipimpin wakil wali kota. Dalam rapat SKPD Pemkot bersama wakil wali kota menyatakan, apa yang sudah kami berikan, itulah datanya. Tapi itu tidak bisa karena itu bukan tim dari provinsi namun tim investigasi dari kementerian dalam negeri. Jadi kita tidak bisa menyentuhnya," ucapnya.

Kemudian tim investigasi menunggu hingga satu minggu, namun dari SKPD Kota Pontianak tidak kunjung mengasikan data tersebut. Lalu tim investigasi menganggap Tanpa Data Informasi (TDI).

"Apa artinya itu otomatis, jika data tersedia nilainya satu dan jika data tidak tersedia maka nol," jelasnya.

Menurut Sekda, ini tidak ada hubungan dengan nilai kinerja SKPD Pemkot sebenarnya. Tapi sayangnya memang miskomunikasi itu terjadi di SKPD Pemkot Pontianak. "Sebenarnya saya tidak mau berbicara hal ini ke publik. Dimana saya juga ada etika, cuma saya pikir pak Midji hanya salah pemahaman," ujarnya.

Dalam waktu dekat Sekda, akan mengundang secara resmi Wali Kota Pontianak, Sutarmidji duduk bersama.

"Mengapa selama ini saya lebih banyak diam, karena masih menunggu kepala BPKP tim daerah yang bekerja secara teknis mendampingi tim dari pusat," katanya.

Sekda juga sudah meminta BPKP dan Inspektorat segera membuat laporan resmi kepada Gubernur Kalbar melalui Sekda.

"Saya juga sudah menghadap pak Gubernur dua kali, memohon beliau berkenan memimpin rapat verifikasi yang akan menghadirkan kementerian dalam negeri, BPKP, Inspektorat, dan pihak semuanya," ungkapnya.