Cornelis : Jalankan Pemerintahan Tak Mudah, Banyak Jebakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalbar, Cornelis MH didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, menghadiri penutupan Musrenbangnas di Istana Negara RI Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Cornelis berharap, kepada setiap SKPD untuk benar-benar memanfaatkan dana APBD yang ada, jangan di gunakan untuk hal yang tidak perlu. Perencanaan harus di utamakan dalam mengambil setiap kebijakan kerja.

"Program-program harus dapat dirasakan oleh masyarakat, yang kurang menyentuh atau tidak dapat di rasakan oleh masyarakat harus dihilangkan," ujar Cornelis.

Menurut Cornelis, menjalankan roda pemerintahan tidak mudah, karena banyak sekali halangan dan rintangan, maupun jebakan.

"Maka dari pada itu semua harus hati-hati, buat perencanaan yang baik, yang sesuai dengan peraturan, kalau tidak bisa habis semuanya," ucapnya.

Cornelis menuturkan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertanian yang sejalan dengan program nawacita Presiden Jokowi , masih menjadi fokus yang ada di pemprov Kalbar.

Kebijakan persiapan hilirisasi industri pemprov Kalbar di dukung pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional sebagaimana peraturan presiden nomor 3 tahun 2016.

Seperti pengembangan pelabuhan, kawasan industri, pembangunan smelter, pengembangan food state, dan pembangunan pos lintas batas negara Entikong, Nanga Badau, serta Aruk.

"Kalbar telah melakukan evaluasi terhadap capaian dan perekonomian serta penyusunan revisi target pembangunan untuk tahun depan," jelasnya.

Dari data pertumbuhan perekonomian di rencanakan 6,14 persen, namun jika diperhatikan realisasi pada 2015 sebesar 4,81 persen, maka pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kalbar di perkirakan 5-5,12 persen.

Angka kemiskinan tahun 2017 diperkirakan turun menjadi 8,20 persen dari 8,44 persen sedangkan angka pengangguran akan turun menjadi 4,63 dari 5,14 persen.

Pada penutupan musrenbangnas di istana negara, Presiden RI Jokowi berharap agar seluruh kepala daerah segera membelanjakan APBD, bukan hanya di simpan di bank saja.

"Belanjakan APBD untuk hal-hal yang produktuf, misal untuk pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Belanja produktif bukan belanja barang yang tidak produktif, bukan pada pembangunan gedung yang tidak produktif, bukan belanja perjalanan dinas dan belanja kerja, bukan untuk mobil dinas, bukan membeli meubeler, kesalahan ini harus di kurangi dan di hilangkan.

"APBD seharusnya bisa di belanjakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Apalgi pembangunan infrastruktur akan sangat berguna bagi perekonomian daerah. Segera lakukan dan belanjakan, belanja modal yang produktif yang memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya.

Presiden RI Jokowi menyoroti kebiasaan pembagian rata APBD ke semua dinas. Padahal hal tersebut justru tidak efektif dan membuat pembangunan tidak berjalan optimal.

Contoh sebuah provinsi misalnya memiliki anggaran 10 triliun, di bagi rata, semuanya diberi dari dinas, bawahnya sampai kebagian semua di beri, nggak akan ada baunya pasti semua hilang.

"Muncul uang pasti hilang, karena di bagi-bagi. Harusnya di ganti dengan program yang nampak . fokusnya dimana . setiap kota, kabupaten dan provinsi mestinya fokusnya berbeda-beda," ucapnya.

Selain itu, Jokowi menyatakan, semua harus di fokuskan terutama kepada para Gubernur yang baru. Tahun pertama misalnya fokus pada penyelesaian fisik-fisik jalan, infrastruktur. "Cek yang baik pasti akan baik. kedua pasar harus di rampungi selama setahun, anggaran di konsentrasikan," tuturnya.

Tahun ke tiga fisisk-fisik sekolah, pasti jadi barang, bisa dilihat masyarakat dan pasti bermanfaat. Kalau semua di ecer-ecer di bagi rata, baunya aja ndk ada apalagi rasanya. Fisiknya ndak ada. "Hentikan hal-hal yang seperti itu," ungkapnya. (*)