ALFI Kalbar Anggap Pemerintah Banyak Buat Regulasi Mempersulit Pengusaha
Semestinya tidak boleh ada regulasi yang diterbitkan pemerintah justru mempersulit pengusaha di sektor logistik.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Arief
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum DPW ALFI Kalbar Retno Pramudya menyatakan, sekarang ini banyak terdapat tumpang-tindih sejumlah regulasi sehingga membuat sulit pengusaha domestik untuk meningkatkan daya saing inovasi dan kreativitas di sektor logistik.
"Semestinya tidak boleh ada regulasi yang diterbitkan pemerintah justru mempersulit pengusaha di sektor logistik. Bahkan saat ini justru membunuh kreativitas dunia usaha," ujar Retno kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (03/4/2016).
Retno berharap, pemerintah harus segera menghapus sejumlah regulasi yang menghambat pengembangan infrastruktur dan distribusi logistik. Karena kalau mau mendorong daya saing, terutama di tingkat Asean.
Pemerintah juga seharusnya menghindari adanya regulasi yang membunuh inovasi para pelaku usaha terkait upaya menekan biaya logistik. "Kita sedang mengejar peningkatan daya saing sektor logistik di tingkat MEA," katanya.
Secara historis jelas Retno, Indonesia terbilang jauh lebih unggul di sektor logistik untuk tataran internasional, namun kebijakan yang ada saat ini justru melemahkan daya saing pelaku usaha lokal. "Kita harus bisa memanfaatkan era MEA saat ini. Sebenarnya kita unggul di sektor logistik, tetapi penerapannya tidak optimal," ucapnya.
Produk deregulasi diharapkan bisa menghapus sejumlah regulasi yang kontra-produktif dan menghambat distribusi logistik. "Hal yang paling penting harus diselesaikan pemerintah yaitu cargo balance, dwelling time karena itu hanya berkecimpung di ekspor-impor," ujarnya.
Upaya untuk meningkatkan daya saing di sektor logistik juga membutuhkan kepastian berusaha dari pemerintah. "Adanya uncertainty justru akan menimbulkan unexpected cost," jelasnya.
Retno menuturkan, biaya logistik yang tinggi dipastikan akan menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. "Biaya distribusi yang mahal sudah pasti akan meningkatkan inflasi, terutama di bahan pangan. Sudah saatnya regulator meningkatkan jaringan internet," ungkapnya.
