Dewan Minta Penggunaan Alokasi Dana Desa Diawasi Ketat

TRIBUNPONTIANAK,CO.ID, MELAWI - Anggota DPRD Melawi, Pose, berharap kepada Pemkab khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesbangpol Melawi melakukan pengawasan ekstra terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), apalagi ADD pada tahun 2016 ini cukup besar.

"Anggaran yang besar ini memang cukup rawan, makanya memerlukan pengawasan dari pemerintah supaya jangan sampai ada Kades yang tersangkut masalah hukum," kata Pose.

Sebagaimana diketahui Pemkab Melawi menganggarkan Rp 165 miliar untuk 169desa. Maka rata-rata setiap desa hampir mendapatkan dana Rp 1 miliar. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun.

Pose juga berharap pemerintah memberikan pendampingan kepada setiap desa dalam pengelolaan ADD, supaya mereka bisa menjalankan ADD tersebut sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah.

"Ya maklum saja, SDM masyarakat kita inikan masih terbatas, apalagi pengelolaan ADD dengan jumlah besar ini baru berjalan dua tahun maka harus diberikan pendampingan termasuk penyusunan rencana kerja," katanya.

Selain itu Pose juga berharap kepada kepala desa bisa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"ADD inikan selain untuk gaji dan aparat desa juga dianggarkan untuk pembangunan fisik, nah ini juga harus diikuti jangan sampai disalahgunakan kemudian ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum," tandasnya.