Liputan Khusus
Sy Abdullah Desak Pemerintah Proaktif Bebaskan TKW Siantan
Syarif Abdullah berjanji, dirinya akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi perlindungan tenaga kerja di DPR.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Stefanus Akim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasus yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Wajok, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Tina binti Mahat (22), di Malaysia, memantik keprihatinan banyak pihak.
Anggota DPR dan DPRD Kalbar misalnya mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah proaktif membebaskan Tina dari dinginnya dinding Penjara Bentong, Pahang. "Jadi wajib bagi negara kita untuk membantu warga yang ada di negara lain. Apalagi sedang berhadapan dengan hukum. Dicari apa sebab mereka bisa dihukum mati atau lainnya," kata anggota Komisi II DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, kepada Tribun, Senin (16/3/2015). (BACA: Sy Abdullah Desak Pemerintah Proaktif Bebaskan TKW Siantan)
Seperti pernah diberitakan, Tina tersandung kasus hukum di Malaysia pada 11 November 2008, atau beberapa hari setelah ia menginjakkan kaki di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Perempuan kelahiran 6 November 1993 itu, didakwa membunuh orangtua majikannya menggunakan sebilah pisau dapur.
Berdasarkan Pasal 97 (2)(b) Akta Kanak Kanan Tahun 2001, diputuskan Tina ditahan di penjara selama diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, sejak 25 Juli 2010, di Mahkamah Tinggi Malaya, Kuantan. (BACA: TKW Wajok Hulu di Penjara Karena Bunuh Orangtua Majikannya di Malaysia)
Tina ke Malaysia bersama ibu angkatnya, Romilah dan tetangganya, Surina. Mereka menyusul ayah angkat Tina, Mat Diri, yang sudah lebih dulu bekerja di Malaysia. Tepatnya di Kuala Lumpur.
Syarif Abdullah berjanji, dirinya akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi perlindungan tenaga kerja di DPR. Dengan harapan, Tina segera diselamatkan negara. (BACA JUGA: Tina Menanti Putusan Mati, Pemerintah Bisa Bebaskan Lewat Diplomasi)
"Kita minta pemerintah mengambil langkah-langkah, supaya TKI tersebut bisa diselamatkan dengan cepat," ujar politisi Nasdem Kalbar itu.