BPN Kalbar Targetkan Pendataan 230 Ribu Bidang Tanah dan Menerbitkan 173 Sertifikat
Tim ini dibentuk supaya pelaksanaan reforma agraria sesuai target yang diharapkan,
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
BPN Kalbar Targetkan Pendataan 230 Ribu Bidang Tanah dan Menerbitkan 173 Sertifikat
PONTIANAK - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar, Suyus Windayana mengatakan target BPN Kalbar pada tahun ini yaitu pendataan sebanyak 230.000 bidang dan menerbitkan 173.000 sertifikat.
Sedangkan untuk tahun depan target tersebut akan naik sebanyak 330.000 bidang tanah yang didata.
Hal ini disampaikannya usai membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria yang juga diharapankan bisa menjadi ajang koordinasi lintas sektoral.
Program reforma agraria adalah program yang harus dilaksanakan disemua stakeholder.
"Tim ini dibentuk supaya pelaksanaan reforma agraria sesuai target yang diharapkan," ujarnya kepada awak media di Hotel Mercure Pontianak, kamis (25/7/2019).
Target BPN Kalbar pada tahun ini yaitu pendataan sebanyak 230.000 bidang dan menerbitkan 173.000 sertifikat. Untuk tahun depan target tersebut akan naik sebanyak 330.000 bidang tanah yang didata.
Baca: Dapur Rumah Warga Sungai Kakap Terbakar
Baca: VIDEO: Ibrahim Sebut Perkembangan Atletik Sekadau Sudah Baik
"Pada 2024 kita targetkan seluruh Kalbar sudah bisa dipetakan," ujarnya.
Suyus mengatakan kendala yang dialami di Kalbar cukup banyak. Karena dari sisi kondisi alam masih memerlukan kerja keras petugas dilapangan.
Dirinya berharap di Kota Pontianak pada tahun depan sudah dilakukan pelayanan elektronik dan menjadi contoh penataan pertanahan diera kedepan.
Dengan pendataan tanah secara digital akan lebih mudah untuk mengindari tumpang tindih tanah dan proses pendaftaran tidak perlu datang ke kantor.
Ia juga mengatakan saat ini pihaknya tengah konsen untuk mengkonversi data yang manual ke digital.
Permasalahan tumpang tindih tanah juga akan di upayakan untuk diminimalisir. Dari data yang dimiliki BPN, seluruh wilayah Indonesia masih sekitar 15 hingga 19 juta bidang tanah masih belum dipetakan.
Dengan proses terbaru yang menggunakan digital dan menggunakan teknologi terbaru bisa menjadi penataan tanah yang lebih baik.
"Kita sudah siapkan anggaran dan akan kita ujicoba di Kota Pontianak," ucapnya.
Suyus juga mengatakan lahan milik pemerintah juga telah dilakukan MoU dengan target mendata aset pemerintah daerah. Aset pemerintah menjadi target prioritas untuk disertifikasi. Karena jika ditelantarkan akan dikhawatirkan untuk hilang.
