Atbah Tandatangani Kesepakatan Bersama Pengembangan Kompetensi Aparatur

Atbah Tandatangani Kesepakatan Bersama Pengembangan Kompetensi Aparatur

SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, baru saja menandatangani kesepakatan bersama Gubernur Kalbar dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.

Penandatanganan tersebut mengenai pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah se-Kalbar, yang Digelar di Aston Hotel Pontianak oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalbar, Rabu (24/7/2019).

Atbah mengatakan, penandatanganan kesepakatan itu bagian merupakan bagian dari pada rangkaian pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

"Ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pimpinan daerah terkait perencanaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN," ujar Bupati Atbah.

Baca: KPU Kalbar Ungkap Penyebab Belum Tetapkan Caleg Terpilih

Baca: Mujiyo: KPU RI Masih Godok Tahapan Pilkada

Atbah menambahkan, tujuan lainnya adalah untuk mensinergikan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dengan perpaduan inovasi daerah.

Selain itu, juga bisa dijadikan sebagai pendorong terjadinya pertukaran informasi di kalangan pemerintah daerah.

"Diseminasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi pimpinanan daerah adalah hal positif, bisa kita manfaatkan sebagai media pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," tuturnya.

Untuk diketahui, Diseminasi dengan tema Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Optimalisasi Pengembangan Kompetensi dan Inovasi, diharapkan akan melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan saat ini.

Oleh karenanya, Atbah menegaskan, ASN bisa menjadi bagian dari solusi menjawab dinamika perubahan yang cepat.

"Prioritas dari dilakukannya diseminasi penyelenggaraan bagi pimpinan daerah ini adalah bagaimana lahir inovasi- inovasi yang penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik saat ini. Dimana tuntutan pelayanan prima, cepat dan tepat dapat dipertanggungjawabkan saat ini sangat urgen," kata dia.

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan Diseminasi itu, diantaranya adalaj arah dan kebijakan penyusunan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN.

Penguatan Reformasi Birokrasi dalam percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Serta Daya Ungkit dan Pengaruh Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan.

"Harapan kita ada peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," tutupnya.