Pengangkatan Kepala Sekolah Ada Unsur Politik, Aswandi: Yang Dilakukan Sutarmidji Sudah Tepat

Pengangkatan Kepala Sekolah Ada Unsur Politik, Aswandi: Yang Dilakukan Sutarmidji Sudah Tepat

PONTIANAK - "Apa yang telah dilakukan Gubernur Kalbar, Sutarmidji dengan membuat kompetisi guru berprestasi dan apabila terpilih akan dijadikan  kepala sekolah sesuai dengan aturan," terang Pengamat Pendidikan Untan, Aswandi, Senin (17/6/2019).

Aturan yang ada memang seperti itu, kepala sekolah adalah sebuah jabatan. Jadi artinya guru yang diberikan jabatan.

"Aturan seharusnya memang seperti itu, jadi apa yang dilakukan Gubernur Kalbar, Sutarmidji ini menjalankan aturan yang ada," tambah Aswandi.

Secara akademis, lanjut Aswandi kepala sekolah itu harus orang yang berprestasi dan secara hukum apa yang dilakukan Sutarmidji juga tidak salah. 

Kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin pembelajaran, walaupun sampai sekarang dalam kepemimpinan pembelajaran ini mereka banyak yang terpengaruh dengan kegiatan administrasi sekolah.

Baca: BREAKING NEWS - Tim Gabungan Ungkap Sindikat Narkotika Jalur Laut

Baca: Berpestasi dan Pemenang Tingkat Nasional, Sutarmidji Janji Angkat Guru Jadi Kepala Sekolah

Baca: Identitas Lengkap Mahasiswi UNS Asal Kalbar Tewas Gantung Diri di Kamar Kos

Makanya saat ini kepala sekolah yang kelihatan dari mereka adalah orang yang mengurus administrasi saja. Padahal sebenarnya dari jabatan kepala sekolah adalah  pemimpin pembelajaran.

"Artinya dia harus guru yang bagus, guru yang berprestasi dibidang akademik. Pembelajaran yang baik adalah yang dialaminya sendiri, seorang pemimpin pembelajaran haruslah seorang guru yang bagus," jelasnya lagi.

Dalam kajian teori banyak menghendaki kalau kepala sekolah adalah sosok guru yang berprestasi.

"Jadi apa yang dilakukan Gubernur Kalbar itu baik secara akademis maupun hukum sudah tepat," jelasnya lagi.

Selama ini seringkali pengkatan kepala sekolah ada intervensi politik praktis. Sehingga tidak mustahil guru yang tidak bagus malah diangkat menjadi kepala sekolah yang notabenenya adalah  pemimpin pembelajaran.

Secara tidak langsung guru yang diangkat kepala sekolah adalah pendukung kepala daerah setempat. Itu sudah dianalisis pihak kementerian pendidikan. 

"Banyak kepala sekolah yang tidak mendukung malah dipindahkan, itu bukan rahasia lagi. Saya sering  dilapori para guru, bahwa dia kebetulan tidak mendukung lalu dipindahkan," jelas Aswandi.

Baca: Sutarmidji Ancam Cabut Izin Praktek Dokter Yang Bertugas di RSUD Soedarso

Bahkan ada kepala daerah yang ngomong langsung dengan saya, kalau ada kepala sekolah yang tidak mendukungnya lalu dipindahkan.

Itulah jeleknya selama ini dalam pengangkatan kepala sekolah, karena ada  permainan politik praktis, sehingga aturan yang ada diabaikan. Kepala sekolah yang diangkat bukanlah guru yang berprestasi melainkan ada unsur politisnya.