Laporan Keuangan Pemerintah Sambas, Berhasil Raih Predikat WTP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 mendapatkan penilaian atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Keutangan Pemerintah Sambas, Berhasil Raih Predikat WTP
SAMBAS - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 mendapatkan penilaian atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat tersebut di dapatkan, setelah Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Pontianak melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat.
Atas capaian tersebut, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili secara langsung menerima hasil pemeriksaan yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Joko Agus Setyono di Gedung BPK RI Pontianak, Selasa (28/5/2019).
Penilaian itu diraih oleh Kabupaten Sambas, setelah BPK melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Pemda melalui pemeriksaan intern mulai akhir Februari hingga pertengahan Maret 2019 lalu. Yang kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan Substantif Awal April hingga Awal Mei 2019.
Baca: Kapolda dan Pangdam Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat
Baca: Faisal Riza: Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Akan Jadi Evaluasi
Baca: Pemilu 2019, Bawaslu Pontianak Tangani Puluhan Dugaan Pelanggaran
"Alhamdulillah, laporan keuangan kita tahun anggaran 2018 mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan hasil baik atas kinerja semua komponen. Ini adalah berkah Ramadhan, THR jelang Idul Fitri," ujarnya.
Atbah tampak Sumringah saat menjadi perwakilan Kepala Daerah yang diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan dihadapan forum yang di hadiri oleh 14 Kepala Daerah Se-Kalbar itu
Hasil ini tegasnya, adalah wujud dari banyaknya dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan BPK. Kedepan, Pemkab Sambas akan terus berupaya menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik.
"Kami terus berupaya menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik. Alhamdulillah dukungan semua OPD terhadap komitmen menindaklanjuti masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan sangat baik," beber Atbah.
Ia menjelaskan, Akan terus berkomitmen pada sisa masa kepemimpinannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
Untuk itu, Beberapa kebijakan sudah diterapkan. Seperti membentuk tim khusus untuk pendamping Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kita bentuk tim khusus pendampingan terhadap OPD-OPD. Mengkarantina OPD yang masih dalam proses pemeriksaan. Itu kita lakukan, agar hasilnya optimal dan maksimal," kata Atbah.
