FKUB Gelar Silaturahmi Kebangsaan Meneguhkan Persatuan dan Kebhinekaan Masyarakat di Kalbar
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi ini digelar
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
lihat foto
Silaturahmi Kebangsaan Untuk Meneguhkan Persatuan dan Kebhinekaan Masyarakat di Kalbar
PONTIANAK - Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi ini digelar dengan menghadirkan Forkopimda Provinsi Kalbar, Rektor dari beberapa Perguruan Tinggi di Kalbar, Para tokoh agama, pemuda dan mahasiswa.
Silahturahmi Kebangsaan mengangkat tema Generasi Milenial, Generasi Z Generasi Pancasila (Meneguhkan persatuan dan kebhinekaan di Kalbar).
Acara digelar di Ruang Rektorat lantai 3 Untan, kamis (2/4/019).
Ketua FKUB Provinsi Kalbar, Ismail Ruslan mengatakan giat silahutrahmi kebangsaan ini sebagai ikhtiar Forum Kerukunan Agama Kalbar bersama para rektor yang ada di Kota Pontianak yang terdiri dari 8 perguruan tinggi bersama-sama menggaungkan bahwa Kalbar selalu damai aman dan sejahtera pasca pilpres dan pileg 2019.
Baca: 160 Tim Gabungan Bersenjata Lengkap Amankan Pleno Kabupaten Mempawah
Baca: Disdik Kalbar Komitmen PPDB 2019 Bebas Siswa Titipan
Baca: Lomba Olahraga dan Seni Siswa Kembangkan Bakat dan Minat Peserta Didik
"Kita ikut sertakan kaum milenial dan generasi Z berharap bahwa anak muda juga mengapresiasi pada persoalan kepemiluan," ujar Ismail saat ditemui usai acara silaturahmi kebangsaan.
Ia juga mengatakan semua pihak mengapresiasi KPU, dan Bawaslu sudah melaksanakan pemilihan secara baik aman dan damai.
Ia juga mengapresiasi TNI Polri yang sudah mengamankan wilayah Kalbar ini sehingga sampai hari ini proses pemilihan hingga selesai perhitungan suara dapat mengawal secara baik.
Dirinya berharap gema silahturahmi kebangsaan juga ingin disuarakan ke daerah dan FKUB seluruh kabupaten dan kota untuk menyuarakan hal yang sama bahwa penting negara ini dikhtiarkan untuk selalu aman dan damai.
"Siapapun presidennya itu adalah presideen pilihan kita bersama yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Ismail mengatakan sesungguhnya pemilihan presiden dan legislatif adalah konsekuensi dari negara demokrasi yang antisipasi dan disuarakan ke masyarakat bahwa Indonesia memiliki aturan yang diatur dalam hal ini adalah negara dan lembaga yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa pemenang dari pesta ini adalah KPU.
Ia juga menyampaikan semua pihak harus menghormati sebagai satu proses yang dilakukan oleh masing-masing kandidat namun bahwa semuanya harus menghormati aturan yang dibuat oleh negara dan hukum sebagai garda dan pembimbing tidak boleh menentukan sendiri hasil pemilihan ini dan harus ikut pada aturan.
"Kita dalam situasi seperti ini memberikan penjelasan dan klarifikasi, kita kerja sama dengan banyak pihak untuk masyarakat menjadi tenang dengan pemberitaan yang ada,"tutupnya.
