Syarif Usmulyadi: Tutup Celah Kemungkinan Protes dan Kecurangan Untuk Kelancaran Pemilu

Mencegak terjadinya potensi kecurangan yang bisa melahrikan berbagai macam bentuk protes terhadap jalannya pemungutan suara dinilai jadi hal penting

Syarif Usmulyadi: Tutup Celah Kemungkinan Protes dan Kecurangan Untuk Kelancaran Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Simulasi pemungutan suara Pemilu serentak 2019 di halaman kantor KPU Pontianak, Sabtu (13/4/2019). 

Syarif Usmulyad: Tutup Celah Kemungkinan Protes dan Kecurangan Untuk Kelancaran Pemilu

PONTIANAK - Pemilu 2019 tinggal menunggu jam demi jam dilaksanakannya.

Mencegak terjadinya potensi kecurangan yang bisa melahrikan berbagai macam bentuk protes terhadap jalannya pemungutan suara dinilai menjadi hal penting demi kelancaran dan kesuksesan pemilu.

Pengamat Politik Fisipol Untan, Syarif Usmulyadi pun memberikan penjabarannya mengenai hal itu, Selasa (16/04/2019).

Baca: AWAS SERANGAN FAJAR, Yuks! Kenali 5 Surat Suara, Syarat dan Jadwal Pemilu 2019

Baca: Drs Moh Ikhwan Imbau Siswa Pemilih Pemula Tak Golput, Pemilu 2019 Jadikan Pengalaman

Berikut petikan wawancaranya : 

"Pelaksanaan pemilihan umum sudah didepan mata, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan semua logistik terkait pemilu khususnya surat suara harus sudah berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing sehingga begitu masuk jam pencoblosan yang telah ditentukan KPU itu sendiri masyarakat dapat langsung mencoblos.

Pastikan tidak ada keterlambatan pendistribusian, namun menurut saya sebetulnya sudah aga terlambat karena seharusnya dua hari sebeluk pemungutan suara, surat suara harusnya sudah berada di kelurahan masing-masing.

Kita lihat sendiri sampai sore (16/4/2019) masih saja melakukan pendistribusian, bagaiamana untuk daerah yang jauh-jauh di kabupaten sana.

Inikan masalah pendistribusian kewajiban dari pada kPU, harusnya pendistribusian ini sudah selesai hari ini. KPU selama ini tidak terlalu responsip saya melihatnya dalam mendistribusikan kertas suara ini.

Padahal KPU sudah diberikan dana yang sangat besar oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu ini.

KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan harus betul-betul mulai dari pendistribusian surat suaran serta mengantisipasi adanya kecurangan dilapangan itu sendiri.

Selain itu, antisipasi dari para penegak hukum, Kepolisian, TNI, maupun jajaran pemerintah harus sama-sama mengontrol sehingga mampu mengansipasi kemungkinan kecurangan yang akan terjadi dan menimbulkan protes sehingga timbul konflik.

Baca: Yuks! Kenali Lima Surat Suara Pemilu 2019, Syarat & Jadwal Pencoblosan! Bisa Gunakan e-KTP

Baca: Alur Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019, KPU RI: Warga Boleh Foto Hasil Perolehan di TPS

Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus mengawasi proses dilapangan untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga dapat merusak dari proses Pemilu.

Bukan tidak mungkin misalnya keterlambatan surat suara, kehabisan surat suara akan menimbulkan protes juga baik dari partai maupun caleg dilapangan serta tim suksesnya.

Bawaslu harus berperan maksimal dalam mengawasi Pemilu ini, jangan sampai ada celah kecurangan. Kecurangan yang terjadi bisa saja terkait dengan partai maupun caleg di lapangan," pungkasnya.  (Syahroni)

Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved