Pileg 2019
Jelang Pemilu 2019, Rizki: Prioritaskan Daerah Terisolir
bahan-bahan logistik pemilu yang sangat rentan terjadi kerusakan apabila bersentuhan langsung dengan air.
Jelang Pemilu 2019, Rizki: Prioritaskan Daerah Terisolir
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi, Rizki Imanuddin, SH mengatakan KPU harus mengutamakan daerah terisolir terlebih dahulu untuk dilakukan pendistribusian logistik pemilu.
"Prioritaskan dulu ke daerah yang sulit di jangkau. Mengapa demikian, karena medannya berat, untuk itu perlu waktu yang lebih lama dalam pendistribusiannya, makanya KPU harus prioritaskan daerah yang terisolir," ujarnya, Senin (18/3/2019).
Selain itu, Ia juga mengatakan pihak kepolisian juga harus mengawal dan mengamankan terkait pendistribusian tersebut.
Baca: Tersangkut Kasus Pelecehan Seksual, HMI Desak Nonaktifkan Oknum Jaksa AJ
Diketahui Kabupaten Mempawah sendiri memiliki 9 Kecamatan, dan wilayah yang terjauh ialah Kecamatan Toho dan Sadaniang.
"Untuk daerah-daerah yang harus di tempuh dengan waktu yang cukup lama, dan medan yang berat. Harus mendapatkan pengawalan serius, dan pengawasan yang oftimal," jelasnya.
Mengingat, lanjut Rizki bahan-bahan logistik pemilu yang sangat rentan terjadi kerusakan apabila bersentuhan langsung dengan air.
Baca: Sidang Mantan Kadis PUTR Ketapang, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi
Baca: Pemblokiran Dicabut, Warga Komplek Handayani Permai Ucap Terimakasih ke Ombudsman Kalbar
"Hal itu harus diperhatikan khusus, karena tahun ini kotaknya dari kardus. Belum lagi yang lain-lain ya, kalau terjadi sesuatu dan lain hal, maka KPU harus sudah siap dengan cadangannya," tegas Riski.
Tidak hanya itu, Riski juga meminta agar melibatkan pemantau pemilu dari kelompok independen dalam pendistribusian logistik.
Menurutnya itu perlu dilakukan, untuk sama-sama memastikan bahwa pendistribusian logistik pemilu betul-betul memperhatikan keamanan dan logistik pemilu.
"Ini kan distribusi oleh pihak ketiga, Kalau begitu hemat saya KPU perlu melibatkan juga pemantau independen, ajak mereka turun lapangan," terangnya.
Ia mengungkapkan hal tersebut perlu dilakukan, agar proses pendistribusian logistik pemilu betul-betul memperhatikan keamanan.
"Jadi nanti KPU, Bawaslu, TNI-Polri, Pemerintah daerah mungkin dan pemantau independen bisa sama-sama menyaksikan dan mengawal pendistribusiannya yang akan di lakukan pihak ketiga," pungkasnya.