Mengenal Fungsi dan Tugas PPATK, Sigit: PPATK Bertanggung Jawab Langsung pada Presiden

tugas dan fungsi dari FIU adalah menerima laporan, menganalisis dan diseminasi hasil analisis.

Mengenal Fungsi dan Tugas PPATK, Sigit: PPATK Bertanggung Jawab Langsung pada Presiden
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDY ASRI GITA UTAMI
Deputi Bidang Pencegahan PPATK Pusat, Muhammad Sigit. 

Mengenal Fungsi dan Tugas PPATK, Sigit: PPATK Bertanggung Jawab Langsung pada Presiden

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Deputi Bidang Pencegahan PPATK Pusat, Muhammad Sigit bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak meninjau langsung pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Lintas Negara di Entikong, beberapa hari yang lalu, Minggu (17/3/2019).

PPATK merupakan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Kuangan yang sudah didirikan pada tahun 2002 yang bertugas sebagai Badan Intelijen Keuangan dan tidak berada dalam bawah suatu departemen, Kementerian atau Lembaga Negara.

"PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dimana pegawainya berasal dari beberapa instansi yang bekerja berdasarkan revitalisasi fungsi berdasarkan UU No 25 tahun 2003," ujar Sigit.

Baca: Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Bhabinkamtibmas Gandeng Tokoh Agama

Baca: BPDASHL Dukung Gerbang Mas, Evi: Semoga Masyarakat Turut Mendukung Program Ini

Baca: Gerakan Anak Bangsa Menanam Serentak di Rasau Jaya

Sigit mengatakan, sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan (receiving), melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

"Dengan meningkatkan sarana dan prasarana termasuk SDM, kita akan mudah mengenali bagaimana tindak pelaku pencucian uang dan tindak terorisme," paparnya.

Sebagai besar yang perlu diketahui, tugas dan fungsi dari FIU adalah menerima laporan, menganalisis dan diseminasi hasil analisis.

"Bimbingan teknis ini juga untuk mereview pengawasan terhadap profil pelintas batas. Menurutnya, profil pelintas batas perlu diamati untuk mengetahui ada atau tidak pembawaan uang tunai atau dokumen yang berfungsi sebagai uang diatas ketentuan nilai yang ditetapkan pemerintah," ujar Sigit.

Pembawaan uang dari luar negeri dibatasi maksimal setara Rp 1 miliar dan wajib dideklarasikan serta memiliki izin dari Bank Indonesia (BI) untuk korporasi. Sementara bagi perseorangan, pembawaan uang tunai dibatasi maksimal setara Rp 100 juta.

Jika ketahuan membawa uang tunai ke luar negeri atau membawa masuk lebih dari jumlah yang ditentukan tanpa izin, akan dikenakan denda minimal 10 persen dari nilai uang yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme, menjaga stabilitas nilai tukar uang dan mencegah peredaran uang palsu.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved