Pertama di Kalbar, Bupati Karolin Minta Program Peremajaan Sawit Rakyat Digarap Serius

Program PSR di Kabupaten Landak ini merupakan yang pertama di Kalimantan Barat dengan area tanam seluas 4.800 hektar.

Pertama di Kalbar, Bupati Karolin Minta Program Peremajaan Sawit Rakyat Digarap Serius
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ALFON PARDOSI
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat membuka Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program PSR di Aula Kantor Dinas Perkebunan Landak di Ngabang pada Kamis (14/3/2019). 

Pertama di Kalbar, Bupati Karolin Minta Program Peremajaan Sawit Rakyat Digarap Serius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa meminta kepada para penerima program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk masyarakat di Kabupaten Landak digarap secara serius. 

Program PSR di Kabupaten Landak ini merupakan yang pertama di Kalimantan Barat dengan area tanam seluas 4.800 hektar.

"Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, bahwa kehadiran bantuan program ini bukan datang dari langit. Program ini datang dengan usaha dan kerja keras kita semua," ujar Karolin saat membuka Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program PSR di Aula Kantor Dinas Perkebunan Landak di Ngabang pada Kamis (14/3/2019).

Baca: Agnez Mo Raih Piala iHeart Radio Awards 2019 Kategori Social Star, Kalahkan 9 Penyanyi Dunia Ini

Baca: KPK Tangkap Ketum PPP Romahurmuziy Disapa Romi di Sekitar Kantor Kemenag Surabaya dan Sidoarjo

Baca: Deretan Idol K Pop Yang Comeback di Paruh Bulan Maret 2019, Suran akan Rilis Album Mini Keduanya

"Dan tentu saja harus mengikuti aturan yang ada, jadi tolong diingatkan kembali kepada seluruh petaninya, kepada para koperasinya untuk mengikuti aturan," tambah Karolin

Karolin menegaskan, masyarakat melalui koperasi yang mewadahi nya harus mengikuti aturan yang ada. Sebab, sambung Karolin, konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut akan langsung berhadapan dengan proses hukum karena sudah ada regulasi yang mengaturnya. 

"Kalau tidak mau ikut aturan kita jangan ikut, jangan ada yang terpaksa mengikuti program ini karena konsekuensinya berat dan anda akan berhadapan dengan hukum," tegas Karolin

"Karena semuanya diatur oleh regulasi, sehingga sudah ada prosedurnya, jadi ikut saja," sambungnya. 

Meski demikian, Karolin tak mengesampingkan fakta adanya beberapa masalah sosial yang menjadi penghambat terlaksanannya program ini secara nasional.

Pertama adalah adanya kekhawatiran masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, Karolin berharap adanya dukungan dari masyarakat agar bisa memperoleh dan mengakses bantuan-bantuan yang ada. 

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved