Monitoring Pembangunan SPN, Komisi 1 DPRD Kalbar Lakukan Kunjungan Kerja di Singkawang

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka monitoring persiapan lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka monitoring persiapan lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalbar di Kota Singkawang. Pertemuan yang dihadiri Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie dan Kapolres Singkawang AKBP Raymond M Masengi beserta jajaran berlangsung di ruang Bumi Bertuah, Kantor Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus, Selasa (12/3/2019). 

Monitoring Pembangunan SPN, Komisi 1 DPRD Kalbar Lakukan Kunjungan Kerja di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka monitoring persiapan lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalbar di Kota Singkawang.

Pertemuan yang dihadiri Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie dan Kapolres Singkawang AKBP Raymond M Masengi beserta jajaran berlangsung di ruang Bumi Bertuah, Kantor Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus, Selasa (12/3/2019).

Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, H Subhan Nur mengatakan DPRD mendukung penuh pembangunan SPN di Kota Singkawang.

"Kita dukung penuh berdirinya SPN di Singkawang," katanya.

Baca: Youtuber Nomor Satu Asia Tenggara, Penghasilan Atta Halilintar Capai Rp 4,5 Miliar per Satu Video

Baca: TERPOPULER - Kebiasaan Luna Maya, Valentino Rossi di MotoGP Qatar 2019, Hingga Terduga Teroris

Baca: VIDEO: Live Streaming LIDA 2019 Top 28 Grup 1 Nanti Malam! Saksikan Aksi Memukau Duta Favoritmu

Ia berharap tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembangunan SPN bisa dipercepat. DPRD akan mengawal dari aspek legislasi penganggarannya.

Kalau itu sudah terjadi kesepakatan antara antara gubernur dan Kapolda tentu tidak ada masalah dalam penganggaran di DPRD.

"Dewan dukung dan kita memonitoring sejauh mana aspek kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi wewenang komisi 1," tuturnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved