Ombudsman Kalbar Dorong Ada Regulasi Tepat dan SDM Handal di Era Revolusi Industri 4.0

Mengintegrasikan pelayanan publik ini kan bukan sesuatu yang susah ketika ada kemauan dan regulasinya sudah dibuat

Ombudsman Kalbar Dorong Ada Regulasi Tepat dan SDM Handal di Era Revolusi Industri 4.0
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
┬áKepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi (kiri) saat diwawancarai usai dialog interaktif 2019 dalam rangka peringatan HUT Ke-62 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat bertema mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat Kalbar sejahtera dan berdaya saing di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (14/2/2019) siang 

Ombudsman Kalbar Dorong Ada Regulasi Tepat dan SDM Handal di Era Revolusi Industri 4.0

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi mengakui revolusi industri 4.0 tidak bisa dielakkan lagi dan harus mulai diterapkan kendati terlambat.

Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) handal melalui pelatihan dan percepatan regulasi yang tepat harus didorong secara optimal agar masyarakat lebih cepat dalam mengakses pelayanan publik.

“Mengintegrasikan pelayanan publik ini kan bukan sesuatu yang susah ketika ada kemauan dan regulasinya sudah dibuat,” ungkap Agus Priyadi usai dialog interaktif 2019 dalam rangka peringatan HUT ke-62 Pemprov Kalbar di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (14/2/2019) siang.

Dalam kegiatan ini bertema mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat Kalbar sejahtera dan berdaya saing 

Kota Pontianak misalnya, ia mencontohkan beberapa terobosan perlu punya kejelasan regulasi sebagai payung hukum. Hal ini bertujuan agar tidak menyalahi aturan.

Baca: Subandi: Hingga Kini Warga Kapuas Hulu Belum Ada Bermasalah di Malaysia

Baca: LIVE Streaming LIDA Indosiar 2019, Saksikan Penampilan Grup 14 Top 64, Ada Novi dari Kalbar!

“Contohnya, di Kota Pontianak sudah ada rumah sakit tanpa kelas, apakah itu menyalahi atau tidak? Karena orang kan berobatnya sama. Fasilitas kelas 3 tentu berbeda dengan fasilitas kelas satu kan. Tapi ini kan sama, menyalahi atau tidak?,” terangnya.

Agus memberikan contoh lain yakni vendor di luar negeri tidak perlu pertemuan fisik saat proses lelang untuk menghindari pungutan liar (pungli) dan sebagainya. Namun jika diterapkan khususnya di Kalbar, kebijakan ini tentunya harus melihat apakah regulasi memperbolehkan atau tidak.

“Itu ternyata belum boleh karena harus lelang yang secara fisik dan ketemu,” katanya.

Untuk hal itu, kata dia, perlu dibuat file form-nya dan mengubah peraturan yang sebelumnya sudah ada guna mengakomodir terobosan atau inovasi di era revolusi industri 4.0.

Baca: Tarif Kargo Naik, Andi: Berdampak Pada Perekonomian dan Jual Beli Masyarakat

“Semua harus diatur melalui IT (Informasi dan Teknologi). Payungnya harus segera dibuat. Manusia-manusia yang terlibat (ASN_red) harus juga familiar dan mau,” imbuhnya.

Ia tidak menampik revolusi industri 4.0 memudahkan masyarakat dalam akses pelayanan publik. Seperti contoh saat memesan daftar tunggu pasien rumah sakit, masyarakat bisa mengecek rumah sakit-rumah sakit mana yang  penuh atau tidak.

“Misal rumah sakit A sudah penuh, maka tak perlu ke situ. Misalnya di Imigrasi, kita tahu waktu perpanjangan dan pembuatan. Kita tinggal mengklik dan mendaftar secara online. Untuk jam berapa dan bisanya tanggal berapa, kita tinggal nunggu. Kalau sebelumnya kan harus antri dari hari pertama sampai terakhir. Sekarang kan ndak. Semua kemajuan ini harus dipayungi dengan regulasi dan didukung pelatihan SDM,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved