Letjen TNI Doni Monardo Dijadwalkan Beri Pembekalan pada Peserta Rakor, Ini Kata Kepala BPBD Kalbar

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong saat diwawancarai, Kamis (14/2/2019). (Pra).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

Letjen TNI Doni Monardo Dijadwalkan Beri Pembekalan pada Peserta Rakor, Ini Kata Kepala BPBD Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dijadwalkan memberi pembekalan kepada peserta rapat koordinasi tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Jumat (15/2/2019) pukul 08:30 WIB.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong menerangkan rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 dan upaya pencegahan tahun 2019.

“Rapat juga bertujuan evaluasi penanganan bencana banjir, tanah longsor, bencana konflik sosial, bencana wabah penyakit, bencana kejadian luar biasa rabies dan bencana pengungsi domestik atau provinsi,” ungkap Nyarong, Kamis (14/2/2019).

Baca: Studio Bangunan Hadirkan Cermin Hias Berkualitas Berharga Super Miring

Baca: Perdana, Bandara Udara Rahadi Oesman Gelar Simulasi Penanggulangan Gangguan Keamanan

Ia menimpali sebelum pelaksanaan rapat koordinasi ini telah dilaksanakan rapat koordinasi BNPB di Jakarta pada 20 Desember 2018 tentang evaluasi penanganan darurat bencana karhutla tahun 2018.

“Selanjutnya, ada rapat di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 11 Januari 2019. Pada rapat itu, kami membahas tentang koordinasi antara BNPB-BPBD, TNI dan Polri dalam rangka upaya peningkatan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan yang efektif,” imbuhnya.

Tak hanya itu, agenda juga dilanjutkan rapat koordinasi khusus tingkat Menteri yang telah dilaksanakan di Kemenko Polhukam Jakarta pada 23 Januari 2019 dan rapat di Surabaya pada 2-3 Februari 2019.

“Di Surabaya, rapat koordinasi tingkat nasional dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rapat dihadiri sekitar 4 ribu peserta dari seluruh BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia,” terangnya.

Saat rapat nasional di Surabaya, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dan imbauan kepada para Kepala BPBD. Pertama, perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

Kedua, libatkan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara massif untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana, serta sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitiannya.

“Ketiga, Gubernur secara otomatis menjadi Komandan Satgas Darurat pada saat kejadian bencana, serta Pangdam dan Kapolda menjadi Wakil Komandan Satgas,” papar Nyarong

Baca: Pertunjukan Barongsai Meriahkan Pembukaan Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh

Baca: VIDEO: Laga Seru, Ini Cuplikan Gol Kemenangan SMPN 2 Siantan

TTA Nyarong memaparkan poin keempat, Presiden meminta pembangunan sistem peringatan dini terpadu berdasarkan rekomendasi dari pakar  dikoordinasi oleh Kepala BNPB.

Kelima, edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama.