Dialog Interaktif, Firdaus Sebut Revolusi Industri 4.0 Punya Nilai Manfaat Bagi Pemerintah
Manfaat revolusi industri 4.0 dapat mengefisiensikan sumber daya diiringi kinerja tinggi," ungkapnya saat dialog interaktif 2019
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Tri Pandito Wibowo
Dialog Interaktif, Firdaus Sebut Revolusi Industri 4.0 Punya Nilai Manfaat Bagi Pemerintah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Firdaus menerangkan revolusi industri 4.0 punya nilai manfaat bagi pemerintah.
Apalagi jika diterapkan dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik.
"Manfaat revolusi industri 4.0 dapat mengefisiensikan sumber daya diiringi kinerja tinggi," ungkapnya saat dialog interaktif 2019 dalam rangka peringatan HUT Ke-62 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat bertema mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat Kalbar sejahtera dan berdaya saing di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (14/2/2019).
Baca: BPK RI dan Polres Landak Klarifikasi Perangkat Desa Se Kecamatan Air Besar
Baca: Cipta Kondisi Kondusif, TNI-Polri Patroli Bersama
Baca: Berikut 99 Fintech Lending yang Terdaftar di OJK
Baca: Polres Landak Gelar Audensi Kenalkan Tugas Satlantas
Revolusi industri 4.0 juga dapat mendorong terciptanya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang tinggi. Di sisi lain, akuntabilitas publik tinggi lantaran keterbukaan dan kemudahan mengaudit.
"Revolusi Industri 4.0 meningkatkan daya saing daerah atau negara, serta terciptanya jenis pekerjaan baru," terangnya.
Kendati demikian, penerapan revolusi industri 4.0 mengharuskan pemerintah hadapi berbagai problem. Problem-problem itu diantaranya distribusi berbagai bidang, banyak pekerjaan yang akan hilang sehingga bisa memicu pengangguran, serta siklus hidup pengetahuan dan keterampilan menjadi pendek.
"Mobilitas pegawai lintas organisasi dan lintas sektor akan tinggi. Masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pemenuhan hak dan kebutuhannya akibat akses pengetahuan dan informasi yang luas melalui dunia digital," imbuhnya.
"Tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan otomasi robot ke proses di tempat kerja, pengambilan keputusan dan budaya organisasi," tukasnya.