Milad HMI Ke-72, Ahmad: Kader Harus Membaca Sejarah

Milad HMI Ke-72, Ahmad: Kader Harus Membaca Sejarah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Dalam  memperingati milad HMI yang ke-72 sejak kelahirannya tanggal 5 Februari 1947.

Kepala Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Mempawah, Ahmad Tasur menyebutkan para kader harus membaca sejarah perjuangan HMI untuk NKRI ini.

"Sebagai kader HMI akan semakin cinta dan bangga menjadi kader HMI dan tidak hanya sekedar itu kalian akan termotivasi ingin mengikuti jejak para pejuang kader HMI yg menjadi para pahlawan Republik Indonesia ini," ujar Ahmad berdasarkan rilis yang terima Tribun, Selas (5/1/2019).

Di hari milad HMI Ke-72 ini, Ahmad menjelaskan sejarah perjuangan yang begitu banyak rintangan dan tantangan yang di hadapi HMI agar tetap exsistensi di permukaan bumi ini tidak hanya sekedar nama saja.

Baca: Sesal Fernando Alonso Tinggalkan McLaren dan Bergabung dengan Ferrari

Baca: Polsek Pontianak Kota Amankan Perayaan Imlek 2570

Baca: Sebelum Maret, Rusli Sebut Akan Cek Perlengkapan Keselamatan Transportasi Air

Baca: Dukung Pemotongan Hewan Hanya di RPH, Mashudi Minta Dinas Terkait Lakukan Pengawasan

"Pada tahun 1960 partai Masyumi dan tahun 1963 GPII yang telah dibubarkan Bung Karno adalah merupakan bukti kalau PKI memanfaatkan Bung Karno melempangkan jalannya, untuk mempermudah jalannya bola penghancuran kekuatan umat Islam oleh PKI dapat diruntut dari pola partai Partai Komunis dalam merebut kekuasaan misalnya yang terjadi di Union Of Sovyet socialist Republics(USSR)," imbuhnya.

Ahmad menuturkan musuh terbesar PKI pada saat itu salah satunya adalah HMI , sebab dari itulah PKI dan onderbouwnya bersikukuh untuk membubarkan HMI.

"Posisi Presiden Soekarno sebagai poros kekuatan besar menjadi signifikan dalam menentukan proses proses sosial politik yang terjadi, doktrin Bung Karno tentang penggalangan kekuatan revolusioner untuk menghadapi mecolin ternyata dalam implementasinya dipersepsikan keliru oleh sebagian partai politik dan organisasi masyarakat," terangnya.

Ahmad mengungkapka arti revolusioner sebagai tujuan dan revolusi sebagai cara ini ternyata digunakan PKI untuk memperlancarkan desain politiknya misalnya yang terjadi di Jember yang terkenal dengan kasus Utrecht. 

Penggunaan sosok-sosok kelabu seperti Utrecht oleh PKI ini dianggap akan mempercepat terciptanya kondisi objektif sesuai harapan PKI untuk melakukan perebutan kekuasaan akan tetapi malah sebaliknya.

"Pada tanggal 3 Juli 1964 Pak Ruslan sebagai sesepuh GMNI, yang waktu itu menjabat Menko penerangan justru banyak membantu HMI khususnya Pak Dahlan dalam melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Bung Karno di samping tokoh-tokoh lainnya terutama dari Angkatan Darat," lanjutnya.

Ahmad menambahkan dari hasil pertemuan itulah terjadi political Deal yang kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 1964 tertanggal 4 Juli 1964, untuk  melaksanakan Instruksi Presiden tersebut dibentuklah Dewan Pertimbangan dan penasehat DPP PB HMI dengan Ketua Pak Dahlan yang bertugas mendampingi PB HMI dalam mengambil keputusan keputusan politik.

Baca: Dukung Pemotongan Hewan Hanya di RPH, Mashudi Minta Dinas Terkait Lakukan Pengawasan

Baca: PENGAKUAN Tersangka Pemalsuan Uang di Sandai Ketapang

Baca: Ernawati: Tidak Terurus, Bendungan Merowi Mulai Usang

"Meskipun telah keluar intruksi presiden tetapi PKI, CGMI dan Onderbownnya tetap saja melakukan propaganda, agitasi, dan teror teror secara ofensif terhadap HMI agar dibubarkan seringkali usaha tersebut disertai dengan bentrok fisik," kata Ahmad.

Ahmad menegaskan tuntutan pembubaran HMI oleh PKI dan underbownnya tidak membuat mereka semakin surut melainkan malah semakin maju menantang.

"Jadi harapan CGMI, PKI dan underbown nya agar HMI dibubarkan Bung Karno saat resepsi penutupan kongres CGMI tidak menjadi kenyataan, dengan berbagai strategi dan teknik yang HMI lakukan dalam menghadapi serangan serangan PKI, CGMI dan onderbown nya sehingga sampai pada saat Inilah HMI masih tetap eksistensi di permukaan bumi," pungkasnya.