Akan Rombak Pimpinan OPD, Irwan: Perombakan Didasari Profesional dan Kompetensi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Memasuki awal tahun 2019 perombakan pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) semakin akrab dibincangkan oleh beberapa kalangan masyarakat di Kota Singkawang, Rabu (2/12/2018)

Menanggapi hal tersebut Wakil Wali Kota Singkawang Irwan menuturkan perombakan ASN mulai kepala dinas hingga jajaran dibawahnya akan selalu didasari pada prinsip-prinsip profesional dan kompetensi yang akan menempati. 

Baca: Beri Efek Jera, DPRD Desak Pemkab Tindak Tegas PNS Bolos Kerja

Baca: Tim IT Akan Terus Sempurnakan Aplikasi Polres Singkawang

Baca: Wali Kota Pontianak Serahkan Rencana Kerja, Minta OPD Langsung Aksi

Menurutnya asas profesional dan komptensi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan personil OPD mulai kepala dinas hingga jajarannya melalui tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 

Ia berharap proses di tim Baperjakat berjalan lancar, mengingat setahun kepemimpinan Tjhai Chui Mie-Irwan sudah melakukan evaluasi kinerja terhadap OPD yang ada. 

“Jika terjadi penyegaran dan pergantian tentu jangan disalah artikan. Karena apa yang dilakukan tidak ada niat lain, tidak ada istrilah like and dislike, itu semua kita lakukan demi terus memperbaiki kinerja pemerintah kedepannya,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa prinsip-prinsip profesional dan kompetensi menjadi acuan dalam rangka menempatkan para pejabat dilingkungan pemerintah kota singkawang. 

"Kita ingin memberlakukan “The Right Man on The Right Place” Tanpa prinsip profesional dan kompetensi maka pemerintah sendiri yang rugi karena berdampak pada kualitas layanan terhadap masyarakat itu sendiri,” uja Irwan. 

Menurutnya dibutuhkan sosok kepala dinas dan jajarannya dalam menjalani sebuah OPD dilihat dari sisi kemampuan kompetisinya, managerialnya hingga kemampuan sosialnya.

Baca: dr Andersen Ajak Kenali dan Cegah Ambeien

Bahkan jika profesionalitas dan kompetensi menjadi acuan dalam penempatan personil maka apakah usulan putra asli daerah atau embel-embel lainya bisa terabaikan. 

"Siapapun nantinya ditunjuk memimpin atau bertugas di OPD yang ada harus mampu melayani masyarakat sehingga berdampak pada semua aspek bidang baik itu fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lancar," pungkas Irwan.