Lantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Periode 2018-2023, Ini Pesan Gubernur Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji melantik Edi Rusdi Kamtono-Bahasan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Masa Jabatan 2018-2023 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (23/12/2018).

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat baik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar maupun tamu undangan lainnya.

Baca: Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Mertua Ungkap Keseharian Bahasan di Rumah

Baca: Air Mata Haru Ibunda Hingga Panggilan Sayang Keluarga Pada Sosok Edi Rusdi Kamtono

Sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) juga hadir, termasuk pimpinan instansi vertikal.

Keluarga besar Edi Kamtono dan Bahasan juga hadir menyaksikan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Masa Jabatan 2018-2023.

Edi Kamtono dan Bahasan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 tahun 2018 tentang pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Dalam sambutannya, Sutarmidji meminta Edi Kamtono dan Bahasan untuk dapat mengimplementasikan segala program dan konsep pembangunan yang ada.

"Program dan konsep pembangunan yang ada harus dilaksanakan, pasar-pasar juga harus jadi perhatian. Saya berharap sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kapubaten Kota bisa terlaksana," imbuhnya

Sutarmidji mengungkapkan bahwa Kalbar harus mengejar ketertinggalan, dimana dari 2036 desa di Kalbar. Hanya ada 1 desa mandiri, ini yang menjadi fokus evaluasi pemerintah provinsi dan diusahakan bisa ada 60 desa mandiri dikalbar.

"Alhamdulillah sekarang Forkopimda selalu berbicara tentang desa mandiri, karena sebagian masyarakat belum tau detail desa mandiri itu. Padahal sesuai Nawacita Jokowi, dimana pembangunan itu dimulai dari pinggir, itu seharusnya kita tarik kedalam, disebutlah dengan pembangunan desa mandiri," tambahnya.

Sutarmidji menyebutkan bahwa program pemerintah provinsi kedepan pada tahun 2020, sekitar 20 persen anggaran belanja langsung disalurkan ke desa.

"Desa mandiri akan dapat intensif anggaran sebanyak 200 sampai 300 juta. Ini dilakukan karena kita harus memberikan keadilan kepada masyarakat desa dalam hal, menikmati hasil pembangunan daerah," paparnya.

Sutarmidji menuturkan bahwa ditahun 2019 pemerintah baru melakukan sentuhan-sentuhan, karena pihaknya masih melihat pola RPJMD. Sehingga belum menyentuh pada akar permasalahan secara menyeluruh, tapi pihaknya sudah memberikan action kepada masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Saya berharap ini akan jadi perhatian dari pak edi dan pak bahasan, beserta anggota dewan. Dimana pada tahun 2019 fokus pemerintah adalah peningkatan sumber daya manusia, itu cerminannya ada di anggaran pendidikan dan kesehatan," kata Midji.