Dorong BUMDes Serap Hasil Pertanian di Kalbar

Penguatan BUMDes untuk menyerap hasil produksi juga patut dilakukan dengan meningkatkan kemitraan yang luas dengan pelaku pasar

Dorong BUMDes Serap Hasil Pertanian di Kalbar
TRIBUN PONTIANAK/NINA SORAYA
Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Prijono memberikan pemaparan dalam Rapat Koordinasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (LDPM dan PUPM) Tahun Anggaran 2018 Kalbar, yang diselenggarakan di Hotel Dangau Resort Singkawang, Minggu (17/12/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Nina Soraya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tampaknya bisa menjadi solusi di tengah minimnya penyerapan produksi beras milik petani yang berada di desa-desa.

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menyepakati hal tersebut. Dia berharap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) segera menjalin komunikasi dengan Kepala Desa di desa masing-masing guna mengusulkan hal tersebut.

“Sesuai dengan semangat Nawacita dari pemerintah yaitu membangun dari pinggiran dan hal ini diwujudkan dengan anggaran dana desa. Jika masing-masing Rp 2 miliar per desa, mustahil tidak bisa disisihkan untuk membuat BUMDes berbasis pertanian ini,” kata Jeno saat menghadiri Rapat Koordinasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (LDPM dan PUPM) Tahun Anggaran 2018 Kalbar, yang diselenggarakan di Hotel Dangau Resort Singkawang, Minggu (17/12/2018).

Baca: Dilema Dengan Harga Beli, Bikin Petani ‘Malas’ Jual Beras ke Bulog

Baca: Heboh Hujan Uang di Hong Kong, Polisi Larang Keras Warga Mengambilnya

BUMDes berbasis pertanian inilah yang akan menyerap hasil pertanian seperti beras milik petani. Penguatan BUMDes untuk menyerap hasil produksi juga patut dilakukan dengan meningkatkan kemitraan yang luas dengan pelaku pasar sehingga bisa benar-benar menjadi produktif dalam menopang perekonomian di desa.

“Sangat mungkin mengandalkan BUMDes ini. Harusnya dengan adanya bapak yang berpengalaman mengelola usaha pertanian maka bisa disenirgikan dengan dana desa sehingga bisa mengurangi kemisikinan di desa,” sampai Jeno.

Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Anang Iksan, turut menaruh harapan dengan kehadiran BUMDes berbasis pertanian.

“Lewat BUMDes ini bisa dibeli, ditampung dan dijual terutama untuk mencukupi kebutuhan di daerah tersebut,” kata Anang.

Guna memperkuat kelembagaan dan manajemen dari BUMDes, maka perlu pula dilakukan pendampingan. Diibaratkan sebuah perusahaan yang juga memakai jasa konsultan manajemen, tujuannya agar makin professional.

“Jadi harapan kita ada pendampingan manajemen, sehingga bisa mengelola lebih profesional dan itu sangat penting,” ujarnya.

Satu di antara Gapoktan yang hadir dalam rakor adalah Mateus Tobing. Gapoktan asal Desa Teriak Kabupaten Bengkayang ini pun mengharapkan di desanya ada BUMDes berbasis pertanian. BUMDes ini diharapkan tak sekedar menyerap hasil pertanian yang mereka hasilkan tapi juga menjadi toko tani atau penyedia peralatan pertanian pula.

“Saat ini belum ada (BUMDes) di desa kami, tapi akan kami dorong agar ada dan bisa menampung hasil beras dan hasil lain dari pertanian kami. Semoga juga bisa jadi usaha toko tani yang menyediakan bibit, pupuk, pestida dan lainnya untuk kebutuhan petani,” harap Ketua Gapoktan Sumber Rezeki.

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved