Gagalnya Pembangunan Pasar Flamboyan Senilai Rp6 Miliar, Timbulkan Citra Buruk Bagi Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gagalnya pembangunan Pasar Ikan Flamboyan yang merupakan bantuan pemerintah pusat bagi Kota Pontianak 2018, menurut Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menjadi preseden buruk luar biasa

Angara Rp6 miliar yang digelontorkan pemerintah pusat seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat.

Kegagalan ini menurutnya ada pola komunikasi yang gagal dari instansi terkait.

"Ini menunjukkan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak gagal. Tidak mempunyai perencanaan yang konkret dan pola komunikasi yang dibangun bersama pihak pedagang pasar tidak berjalan baik," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Rabu (5/12/2018).

Baca: Caleg Berkarya Kubu Raya Terancam Dicoret, Begini Analisis Pengamat Politik Untan

Apabila pola komunikasi yang terbangun dengan baik, maka realisasi proyek Rp6 miliar pasti terbangun.

Ia sangat menyayangkan sekali, harusnya pembatalan proyek tak boleh terjadi. Justru pemerintah daerah harus berusaha mendapatkan dana sebanyak mungkin dari pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur kota.

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa, maka infrastruktur perekonomian harus diperkuat terutama pasar tradisional karena perekonomian harus berpihak pada ekonomi kerakyatan.

"Persoalannya bukan pedagang tidak mau dibangun, tapi pola komunikasi yang tidak baik dan gagal. Kepercayaan dari para pedagang tidak adalagi dengan Diskumdag," ucapnya.

Mungkin mereka (pedagang) disebutnya becermin dengan cerita lama, pasar dibangun dan dipindahkan, setelah selesai dibangun dan balik kelokasi malah tidak dapat tempat, kalaupun mereka dapat biasanya tempat menjadi kecil sehingga omset menjadi kecil.

"Seharusnya Diskumdag terbuka saja dan bangun pola komunikasi yang baik dan jangan ada yang bermain-main," tegasnya.

Ia melihat bukan pedagang menolak karena desain yang ada berbeda, karena hal itu tidak mutlak dan tidak kaku tapi bisa dicarikan jalan tengah.

Sehingga pola komunikasi harus berjalan dan duduk semeja jangan pakai kekuasaan.

"Kalau pola komunikasi pakai kekuasaan, itu pola lama dan tidak bisa diterima lagi saat ini.

Saya rasa gagalnya priyek ini, bisa jadi mengurangi kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kota Pontianak dalam memberikan bantuan karena terbukti tak bisa mengurus dan mengelolanya," tambah Herman Hofi Munawar.

Gagalnya proyek Rp6 miliar ini harus menjadi catatan dan ia minta wali kota melakukan evaluasi terhadap gagalnya proyek termasuk pada dinas terkait.