Pendapat Akhir Fraksi Terhadap APBD 2019, Gerindra Desak Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Barat, Ishak Ali Almuthahar sampaikan pendapat akhir fraksi terhadap APBD Kalbar Tahun 2019 saat rapat paripurna agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap APBD 2019 di Aula Balairung Sari, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (27/11/2018) siang.

Fraksi Gerindra, papar dia, sarankan restrukturisasi pemekaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalbar menjadi Dinas atau Badan Pendapatan Daerah dan Dinas atau Badan Pengelolaan Daerah.

Baca: Tanpa Fraksi PDIP, APBD Kalbar 2019 Tetap Disahkan

Baca: Gerakan Cerdas Memilih, Ramdan: Upaya Bersama Berikan Pemahaman pada Masyarakat

“Ini agar lebih efektif menghasilkan pendapatan dan mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Pengelolaan keuangan dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan serta dalam penggunaan dan evaluasi anggaran,” ungkapnya.

Ia berharap kepala badan atau dinas pendapatan yang nantinya akan ditunjuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah sekurang-kurangnya 15 persen setiap tahunnya.

“Badan dan dinas pengelolaan daerah diharapkan dapat merancang, mengelola dan mengevaluasi anggaran secara efektif dan komunikatif. Sehingga, bisa memenuhi sebagian besar penggunaan anggaran dan pembuatan anggaran,” katanya.

Penyusunan APBD, kata dia, harus mengikuti aturan dan patuh secara terpadu serta berkesinambungan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya berharap Pemprov meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama lokasi yang belum tersentuh dan daerah-daerah terisolir yang merupakan kewenangan provinsi.

“Kami harap Pemprov Kalbar memonitor harga sawit dan karet, demi peningkatan ekonomi masyarakat petani sawit dan karet di Kalbar. Pelayanan kesehatan kepada masayrakat harus diutamakan terutama masyarakat tidak mampu menggunakan BPJS,” paparnya.

Gerindra juga meminta Pemprov Kalbar adakan industri hilrisasi guna menampung dan memperkaya produk hasil bumi lokal Provinsi Kalbar. Termasuk, mendorong terciptanya keamanan kondusif di Kalbar menghadapi tahun politik 2019.

“Kami meminta jaminan ketersediaan bahan pokok masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2018. Kami mendukung realisasi pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) untuk memberikan pelayanan dan pemerataan pembangunan di kawasan Timur Kalbar,” pintanya.

Gerindra sambut positif visi dan misi Gubernur Kalbar tentang sekolah gratis siswa dan siswi SMA/SMK sederajat, namun juga harus beri perhatian terhadap kesejahteraan guru baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer. Termasuk, memberikan pelatihan dan pembekalan demi tercapainya mutu pendidikan lebih baik di Provinsi Kalbar.

“Fraksi Gerindra meminta Pemprov untuk segera menindaklanjuti bantuan jamaah haji Kalbar sesuai Raperda Haji yang akan disahkan.Gerindra meminta Pemprov untuk segera selesaikan tapal batas perum IV dengan perbatasan Kota Pontianak dan Kubu Raya karena selama 23 tahun belum tersentuh pembangunan transportasinya,” tandasnya.