Dapat Dorongan Penggunaan Listrik Nuklir dari Komisi VII, Gubernur Sutarmidji Akan Kaji

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menegaskan dukungan terhadap pemanfatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat guna mengatasi masalah kelistrikan masyarakat dan kebutuhan industrialisasi pada masa-masa mendatang.

“Listrik nuklir akan kita kaji terus dengan Universitas Tanjungpura, Kementerian Riset dan lainnya. Kita akan matangkan. Pernah ada seminar sekali. Dan akan kita lanjutkan,” ungkapnya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (1/11/2018).

Ia tidak menampik hingga kini listrik masih menjadi problem bagi masyarakat, sebab tidak semua wilayah Kalbar teraliri listrik.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menambahkan terkadang apa yang disampaikan oleh PLN Wilayah Kalbar ibarat indah kabar dari berita.

Baca: Jatuh Dari Sepeda Motor Yang di Parkir, Warga di Sekadau Meninggal Dunia

“Yang disampaikan bagus, tapi realisasinya tidak dan lamban. Bagus kita sampaikan yang pahit tapi realisasi bagus. Jangan saja kita diberi harapan terus,” terangnya.

Sutarmidji juga menyoroti pernyataan pihak PLN yang terkadang selalu menyampaikan bahwa semua desa sudah teraliri listrik di Kalbar, baik sumber listrik PLN maupun non PLN.

“Semua desa katanya sudah teraliri listirk. Lima atau enam rumah dipasang solar cell dianggap desa sudah teraliri listrik. Itu kan akal-akalan. Masa sudah berlistrik desa itu. Orang kan ketawa dengarnya,” katanya.

Midji menegaskan keseriusannya sebagai Gubernur Kalbar untuk membawa perubahan bagi Kalbar melalui percepatan pembangunan. Salah satunya yakni ketersediaan akses listrik.

“Saya tidak mau selama memimpin ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih 29 saja, lalu daya saing peringkat 28. Siapapun yang ada di sini baik instansi vertikal dan BUMN harus bisa berikan pelayanan baik. Kendala apapun yang dihadapi akan kami bantu,” imbuhnya.

Ia kembali menyoroti PLN dalam hal pemindahan trafo yang harus membayar Rp 350 juta. Trafo itu harus dipindahkan lantaran mendukung kelancaran pembangunan Jembatan Landak.

“Lalu, kita bangun jalan mau mindahkan tiang listrik juga bayar. Nanti, tiangnya harus dihibahkan ke PLN. Tapi, ketika pak Presiden mau datang dan lewat jalan yang ada tiang listrik di tengah, besoknya itu sudah dibersihkan sama PLN. Ndak perlu tuh keluar-keluar uang untuk bayar. Saya jadi bepikir nanti kalau Pak Presiden datang lewatkan ke Jalan Serdam jak,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh investor yang berminat berinvestasi tenaga kelistrikan di Kalbar diundang dalam satu forum. Sebab, pada prinsipnya investor mau asalkan ada jaminan pembelian dari PLN.

“Jangan kayak PLTU di Tayan. Awalnya bangun dan sudah oke. Tapi akhirnya pas mau jalan, pihak PLN bilang batubara tidak sesuai standar. Kok diatur seperti itu. Harusnya kan mau kualitasnya apapun yang penting pasokan listrik yang dihasilkan harus sesuai dengan kontrak. Begitu kan,” tandasnya.