Sidang Paripurna, DPRD Kalbar Sepakat Raperda Usulan Pemprov Kalbar Dibahas Lebih Lanjut

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna di Ruang Balairung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Senin (22/10/2018). 

Ada tiga agenda rapat paripurna diantaranya Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.

 Baca: Penyidik Polsek Kakap Periksa Pelaku Percobaan Perkosaan pada Anak SD

Baca: Satlantas Polres Singkawang Sosialisasikan Program Coaching Clinic

Kemudian, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 Delapan fraksi DPRD Kalbar sepakat ketiga agenda itu dibahas lebih lanjut dalam tahapan-tahapan sesuai aturan berlaku. Kendati demikian, fraksi-fraksi memberikan saran dan masukan.

 Juru bicara Fraksi Gerindra, Hendri Makaluacs menyarankan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Pemprov Kalbar harus berikan program prioritas dalam pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk kategori rendah di Indonesia. Pendapatan bersumber dari retribusi pajak harus dioptimalkan.

 “Kami harap agar dapat dilaksanakan penarikan pajak. Dispenda dan instansi terkait juga diharap transparan sampaikan data-data agar bisa bersama DPRD Kalbar mencari solusi untuk sumber pendapatan potensial,” ujarnya.

 Fraksi Golkar, terang dia, juga mempertanyakan apa saja upaya Pemprov Kalbar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Golkar juga menyarankan optimalisasi lapangan pekerjaan di Kalbar.

 “Kami sambut baik anggaran pendidikan memadai karena saat ini diakui belum merata. 

Fraksi Gerindra mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) siapkan diri bekerja bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dalam percepatan pembangunan,” imbuhnya.

 Pihaknya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tak hanya itu, penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus diupayakan ke depan.

 “Fraksi Gerindra mendukung dan menyepakati Rancangan APBD 2019 dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran. Kami mendukung kedua raperda dibahas bersama-sama dalam Bamus,” tandasnya.

 Juru Bicara Fraksi Golkar, Dewi menegaskan fraksi Golkar mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan dibahas dan menjadi pedoman penyusunan APBD lima tahun selanjutnya. 

 “Fraksi Golkar berharap penyusunan rancangan APBD 2019 harus bisa menjamin aplikasi program pembangunan. Dengan semangat transparansi dan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.