Lowongan CPNS, Ada Syarat Mutlak yang Harus Terpenuhi! IPK Minimal 2,7

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di unit kerja pemkot.

Lowongan CPNS di Pemkot Pontianak selalu menjadi primadona.

Banyak pelamar yang mengadu nasib mereka untuk mendaftar.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pontianak, Edi R Kamtono mengaku senang lowongan di tempat dia memimpin banyak diminati masyarakat.

Mantan Wakil Wakil Wali Kota tersebut menegaskan, dia ingin mendapat yang terbaik untuk menjadi bawahannya.

Baca: RAMALAN ZODIAK - Jangan Buang Energi Untuk Meladeni Orang Dengki

Baca: Hotman Paris Unggah Video Joged Bareng Luna Maya di Sebuah Pesta, Oh Wanita

Untuk itu Pemkot Pontianak membuka 233 formasi untuk diperebutkan masyarakat.

Di sela-sela waktu kerjanya, Edi Rusdi Kamtono menyempatkan diri untuk meninjau proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pontianak yang dipusatkan di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (8/10/2018).

Edi Kamtono menyambangi tempat pengumpulan berkas CPNS ia disambut antusias puluhan pelamar yang sedang mengantre mengantarkan berkasnya.

Edi menyapa dan memberikan semangat pada para pelamar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh dan belajar.

Menurutnya semua proses perekrutan sangat transparan dan dilakukan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya memfasilitasi dalam memverifikasi pemberkasannya.

Saat ini ditegaskan Edi, tes penerimaan CPNS dilakukan secara online dan semuanya terpusat pada pemerintah pusat.

"Penerimaan CPNS 2018 ini, kita hanya melakukan verifikasi data-data secara manual. Pendaftaran memang dilakukan secara online tinggal kita lakukan verifikasi saja. Ada beberapa data yang wajib dipenuhi para pelamar," ucap Edi Kamtono.

Syarat-syarat ini semuanya merupakan ketentuan dari panitia pusat, misalnya potokopi ijazah perguruan tinggi dan akreditasi.

Dijelaskannya sempat dipertanyakan kenapa harus perguruan tinggi yang teragreditasi dan sampai Ombudsman turun melakukan konfirmasi.