Rasio Elektrifikasi Listrik Kalbar Masih Berkutat di Angka 84,7 Persen
Tentunya, peningkatan terhadap rasio elektrifikasi khususnya listrik desa harus jadi perhatian serius
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jamadin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Rasio elektrifikasi Kalbar terbilang masih rendah. Berdasarkan data PLN Wilayah Kalbar hingga akhir Agustus 2018, rasio elektrifikasi atau tingkat penduduk menikmati listrik Kalbar masih berkutat pada angka 84,7 persen.
Angka ini menunjukkan masih ada sekitar 25,3 persen wilayah belum teraliri listrik yang dihasilkan oleh PLN, terutama di daerah desa-desa pedalaman.
Adapun sebaran rasio elektrifikasi itu yakni Pontianak 100 persen, Kubu Raya 100 persen, Singkawang 100 persen, Sambas 88 persen, Mempawah 99,7 persen, Landak 53,9 persen, Kayong Utara 77,9 persen, Ketapang 77,6 persen, Bengkayang 68,9 persen, Sanggau 67,5 persen, Sekadau 56,7 persen, Melawi 62,6 persen, Sintang 64 persen dan Kapuas Hulu 65,1 persen.
Baca: Disdukcapil Dukung KPU Kota Pontianak Dalam Pemutahiran Data Pemilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar Mochlis mengakui bahwa rasio elektrifikasi masih jadi problem yang harus dibenahi hingga kini. Menurut dia, ketersediaan listrik tidak menjadi masalah di perkotaan. Namun di desa-desa, ketersediaan listrik masih jadi fenomena gunung es.
“Listrik di kota selalu tersedia, paling masalahnya hanya byarpet (padam_red) dan pelayanan saja. Kalau di desa, masih banyak yang belum teraliri listrik PLN,” ungkapnya, Jumat (28/9/2018).
Kabupaten Melawi misalnya, ada 72 desa belum teraliri listrik PLN dari total 166 desa. Kenyataan desa yang belum teraliri listrik juga masih ditemui di Sintang, Kapuas Hulu dan beberapa daerah kawasan Timur Provinsi Kalbar.
“Kami mengimbau pihak PLN tidak hanya berkutat pada peningkatan daya, jaringan dan transmisi. Tentunya, peningkatan terhadap rasio elektrifikasi khususnya listrik desa harus jadi perhatian serius,” terangnya.
Baca: Ketua KPU: TPS Sanggau Bertambah Menjadi 1624
Ia bahkan menyarankan agar PLN memfasilitasi adanya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada satu desa yang nantinya bisa mengakomodir kebutuhan listrik bagi dua atau tiga desa lainnya.
“Ini tentu sangat membantu sekali. Karena di pedalaman itu antara satu dusun dengan satu dusun lainnya itu jauh. Jaraknya bisa sekitar 15-20 kilometer,” katanya.
Kebijakan PLN, kata dia, diharapkan fokus pada ketersediaan listrik desa, khususnya pedalaman. Pasalnya, listrik desa sangat menyentuh masyarakat yang saat ini belum terjamah listrik PLN.
“Sebenarnya, daya yang dimilik PLN itu mampu dan cukup. Hanya saja kelemahannya pada transmisi dan jaringan. Ketika daya cukup, namun transmisi dan jaringan tidak ada, maka distribusi tentu tidak bisa menjangkau masyarakat,” tandasnya.
Baca: Herfiandi: Ada Sekitar 5 Ribuan Rumah Tak Layak Huni di Kubu Raya
Sementara itu, Deputi Manager Hukum dan Humas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero (Tbk) Wilayah Kalimantan Barat, Dedy Christian Zebua menegaskan bahwa rasio elektrifikasi listrik Kalbar terus alami kenaikan dari tahun ke tahun.
“Sesuai data terakhir sampai akhir Agustus 2018, rasio elektrifikasi mencapai 84,7 persen. Jadi, terus tumbuh,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di kantor PLN Wilayah Kalbar, Jumat (28/9/2018).
Di sisi lain, total desa berlistrik mencapai angka 70,9 persen. Angka itu sudah termasuk listrik yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik di luar PLN, semisal proyek-proyek pembangkit listrik Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, koperasi, swasta maupun swadaya masyarakat.
