Bawaslu Kota Pontianak Wanti-wanti ASN Agar Tak Terlibat Kampanye

Anggota Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah mengatakan kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat

Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
Anggota Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Secara resmi hari ini tahapan kampanye resmi dimulai.

Pelaksanaan Kampanye akan berlangsung hingga bulan April 2019 mendatang, Senin (24/9/2018)

Pada masa kampanye tersebut Bawaslu Kota Pontianak mengingatkan kepada seluruh para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas kampanye peserta Pemilu 2019.

Baca: Drama Kolosal Korea yang Jadi Favorit Sepanjang Masa Versi Netizen Internasional, Sudah Nonton?

Baca: 6 Artis Muda yang Pernah Alami Keguguran, Ada yang Lebih Dari Satu Kali dan Hampir Meninggal

Anggota Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah mengatakan kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab, sehingga pendidikan politik yang dimaksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Dirinyan menjelaskan netralitas ASN merupakan potensi pelanggaran yang kerap terjadi sehingga menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kota Pontianak.

"ASN harus netral dan tidak boleh menunjukan keberpihakan kepada peserta manapun, " ujarnya.

Salah satunya berfoto dengan peserta pemilu juga tidak boleh karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa ASN mesti netral dan tidak berpihak.

"Potensi ini bisa saja terjadi dan hal ini terkadang dilakukan oleh masyarakat tak terkecuali ASN yang gemar berfoto, selfie, " katanya.

Tentu akan ada sanksi yang didapat jika para ASN apabila menunjukan keberpihakan terhadap peserta pemilu dengan mengupload foto bersama dengan calon jagoanya pada pemilu 2019 mendatang.

"Melihat calonnya ganteng atau terkenal biasanya mulai ingin berfoto dan berselfie," ujarnya.

Bawaslu Kota Pontianak terus berupaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran namun apabila terjadi pelanggaran pastinya akan melaksanakan fungsi penindakan.

"Kita berharap, Pemilu berjalan dengan baik serta minim pelanggaran," harapnya. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved