Sekda Dicopot, Sutarmidji Akan Bangun Kalbar Baru dan Tempatkan Pejabat Tanpa Diskriminasi
Sutarmidji berjanji tidak akan ada diskriminasi dalam melaksanakan roda pemerintahan di Pemprov Kalbar.
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berjanji tidak akan ada diskriminasi dalam melaksanakan roda pemerintahan di Pemprov Kalbar.
Begitu juga dalam hal membangun Kalbar 5 tahun kedepannya.
Gubernur mengatakan, setiap ASN yang ingin menduduki jabatan harus berprestasi dan dapat memberikan kinerja terbaik.
Baca: Sutarmidji Nonaktifkan M Zeet sebagai Sekda Kalbar
Baca: Sutarmidji Pun Blak-blakan! Selain Sekda, Ada Pejabat Lain yang Nyatakan Mundur
Baca: Panas Dingin Hubungan Sutarmidji dan M Zeet Assovie, dari Air PDAM hingga Ganti Sekda
Midji menyatakan, penempatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman dan pendidikan yang sesuai untuk sebuah jabatan akan mempercepat dirnya melakukan inovasi.
Menurutnya, mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar memang belum dilakukan dalam waktu dekat ini, lantaran saat ini masih tahapan menyusun APBD 2019.
Dalam menempatkan seseorang, yang dilihat pertama kali adalah kinerjanya.
"Kalau saya memandang siapa yang punya prestasi. Kita akan tuntut kepala dinasnya untuk berinovasi," ujarnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga berjanji tak akan diskriminasi menggunakan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA).
Penempatan pejabat yang ia terapkan berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki ASN.
"Dalam penempatan saya memandang siapa yang punya prestasi. Buktinya pendidikan gratis untuk semuanya yang sekolah dinegeri. Sekolah swasta nanti yang betul-betul tidak mampu kita lihat kemampuan anggaran untuk memberi mereka beasiswa," katanya.
Ia kembali menegaskan tak akan diskriminasi dalam penempatan pejabat.
Demikian dalam pembangunan Kalbar nantinya, Midji berkomitmen tak melakukan diskriminasi.
"Agama, suku dan sebagainya itu urusan masing-masing," janjinya.
Midji mewanti-wanti pejabat di jajaran Pemprov Kalbar agar memahami tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, meletakkan diri pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.
"ASN jangan ikut berpolitik, kalau bisa netral aja. ASN itu netral. Kalau pun mau mendukung seseorang, jangan terang terangan," ucapnya.
