Kurangi Defisit APBD 2018 Provinsi Kalbar, DPRD Kalbar Batalkan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri  

Politisi Gerindra itu menimpali peniadaan agenda itu sudah diputuskan dan menjadi kesepakatan bersama anggota legislatif.

Kurangi Defisit APBD 2018 Provinsi Kalbar, DPRD Kalbar Batalkan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri  
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, H Suriansyah mengatakan DPRD Provinsi Kalimantan Barat mambatalkan rencana perjalanan dinas ke luar negeri.

Hal ini sebagai bentuk dukungan DPRD Kalbar terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat.

Baca: Pengesahan APBD-P 2018 Belum Ada Titik Temu, Ini Kata Sutarmidji

Baca: Sempat Deadlocknya, APBD Perubahan Kota Pontianak Akan Dibahas Kembali Pada Tanggal Ini

“Sebelumnya pada APBD Tahun 2018, DPRD menganggarkan perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan dalam rangka studi banding, promosi dan lain sebagainya. Tapi, menyikapi adanya defisit APBD 2018, semua itu kami batalkan,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (16/9/2018).

Politisi Gerindra itu menimpali peniadaan agenda itu sudah diputuskan dan menjadi kesepakatan bersama anggota legislatif.

“Kami sudah sepakat lewat paripurna untuk meniadakan rencana perjalanan dinas ke luar negeri,” terangnya.

Ia berharap langkah yang diambil DPRD Kalbar dapat bantu menyehatkan posisi APBD Tahun 2018 Provinsi Kalbar.

“Paling tidak memberikan sumbangsih dalam rangka pengurangan defisit yang ada. Semoga bisa bantu atasi defisit itu. Ini juga menepis adanya anggapan masyarakat yang mengatakan seolah-olah DPRD mau jalan-jalan saja ke luar negeri padahal APBD lagi defisit,” tegasnya.

Disinggung terkait apakah pembahasan ulang antara legislatif dan eksekutif terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat sudah ada titik temu, Suriansyah menerangkan saat ini masih belum ada kabar lanjutan.

“Belum. Kami masih menunggu kesiapan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” imbuhnya.

Kendati demikian, ia memastikan nantinya ada jadwal khusus yang ditetapkan untuk membahas masalah itu agar cepat selesai dan tidak menghambat jalannya roda pemerintahan.

“Harapannya segera. Karena RAPBD Tahun 2019 juga terkait dengan pengesahan APBD-P Tahun 2018,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help