Pemuda Muhammadiyah Kalbar Minta Kejelasan MUI Terkait Halal Haramnya Vaksin MR

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni 

TRIBUNPONTIANA.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar dengan progam imunisasi massalnya, kali ini semua daerah tengah disibukan program Imunisasi Campak/Measles dan Rubella atau sering dikenal dengan Imunisasi MR. 

Bukan tanpa ada hambatan bagi petugas kesehatan yang menjadi ujung ujungnya tombak pemberian imunisasi per pada masyarakat yang menjadi sasaran, tak jarang masyarakat menolak lantaran masih mempertanyakan halal dan haramnya vaksin yang diberikan pada anak umut 9 bulan hingga 15 tahun tersebut. 

Baca: Sosialisasi Imunisasi Rubella, Diskes Sambas Akan Rencanakan Kegiatan-kegiatan di Sekolah

Baca: Inilah Indikasi Serta Cara Pengobatan Penyakit Campak dan Rubella

Satu diantara Organisasi Masyarakat (Ormas), Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalbar meminta instansi terkait mempenjelasan  dengan beredarnya informasi dan pemberitaan di media cetak, elektronik dan sosial terkait dengan pemberian Imunisasi MR yang membuat resah dan kebingungan di masyarakat sampai dengan postingan di media sosial bahwa MUI belum mengeluarkan fatwa halal atau haram berkenaan dengan vaksin tersebut. 

Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Kalbar,  Rolly Pirdian meminta secara khusus  instansi terkait pro aktif utk melihat kondisi kebingungan di masyarakat terutama di Kalbar.

"Kita jangan dibuat bingung, pemerintah harus menjelaskan keadaan sebenarnya  karena program ini adalah program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Kalbar. Jangan dianggap ketika ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk di vaksin lalu dianggap tidak mendukung program pemerintah," ucap Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Kalbar,  Rolly Pirdian, Jumat (3/8/2018).

Ditambahkannya baru saja masyarakat dihebohkan dengan Imunisasi Difteri, sekarang muncul lagi harus melakukan imunisasi Campak dan Rubella. 

Ia mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan kondisi lingkungan masyarakat Indonesia salah saat ini, apakah sudah angat membahayakan atau sudah tidak sehat. 

"Kami masyarakat, perlu tau dan punya hak untuk mendapatkan informasi secara terang dan jelas. Terkait dengan halal atau tidaknya vaksin yang akan di berikan kepada anak-anak mohon kiranya MUI juga bisa menyikapi dan memberikan penjelasan hal ini, terutama di Kalbar," tegasnya. 

Bukan tanpa alasan pihaknya meminta MUI Kalbar atau Kota Pontianak melalui memberikan keterangan, katena saat ini juga  beredar di media adalah surat pernyataan serta himbauan dari MUI Provinsi Kepulauan Riau. 

Pemerintah melalui instansi terkait sebagai pelaksana program ini hendaknya bisa saling berkoordinasi dengan MUI.

"Kita tidak ingin situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat semakin tidak kondusif. Kita memahami betul sekarang merupakan tahun politik karena di tahun 2019 merupakan pelaksanaan Pilpres dan Pilleg,"tambahnya. 

Masyarakat dihimbaunya jangan terjebak dengan situasi politik sekarang. Semua pihak harus cerdas dalam menyikapi semua yang terjadi di masyarakat. 

"Kawal terus kebijakan-kebijakan pemerintah, ingatkan jika kebijakan atau program pemerintah yang dianggap tidak berpihak kemasyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak nyaman," pungkasnya.
 

--