Sempat Dikembalikan KPU, Bacaleg PKB Overload

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berkas bacaleg PKB untuk DPRD Provinsi yang diserahkan ke KPU, Selasa (17/07/2018) malam, sempat dikembalikan KPU Kalbar lantaran jumlah bacaleg PKB lebih dari maksimal 100 persen alokasi 65 kursi DPRD Provinsi Kalbar.

Hal ini pun membuktikan antuasis masyarakat Kalbar untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup besar.

Baca: Bertambah 5 Ribuan, Ini Penjelasan Ketua KPU Mempawah Terkait Jumlah DPSHP

Baca: PKPI Kalbar Tegaskan Penyeleksian Bacaleg Selektif

Baca: Sebelum Ditemukan Mengapung di Sungai Kapuas, CPNS Kubu Raya Ini Dikabarkan Hilang

“Ada beberapa dapil yang kita overload,” ujar Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik di Kantor KPU Kalbar, Pontianak belum lama ini.

Untuk diketahui daerah pemilihan (dapil) yang jumlah bacaleg PKB melebihi batas maksimal, yakni dapil Kalbar 6 Sanggau-Sekadau, dapil Kalbar 7 Sintang-Kapuas Hulu-Melawi, dan di dapil Kubu Raya, Pontianak dan Ketapang.

Jumlah bacaleg PKB yang melebihi alokasi 65 kursi DPRD Provinsi, saat pengajuan, KPU mengembalikan berkas tersebut.

Namun setelah dilakukan pengurangan oleh tim di internal partai, syarat pencalonan PKB akhirnya terpenuhi.

“Jadi ini yang membuat lama kita untuk memilah-milah mana yang lebih potensial. Tapi ini bukti PKB pilihan masyarakat, Alhamdulliah sampai terakhir kita delapan dapil Kalimantan Barat PKB itu terisi, alhamdullah 30 persen perempuan terpenuhi. Ini 100 persen,” ucapnya.

Mulyadi pun menuturkan, PKB menargetkan delapan kursi di legislatif provinsi dalam Pileg 2019 mendatang. Saat ini, PKB memiliki dua kursi di DPRD Kalbar.

“Kita punya target delapan kursi minimal,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Tawik menjelaskan, selain program kepartaian yang terus berjalan, PKB aktif dalam melakukan pembenahan struktur partai.

“Yang paling kita gencar selama ini pembenahan struktur. Pembenahan struktur alhamdulillah sampai ke tingkat bawah, sampai ke desa-desa bahkan sampai ke dusun-dusun kita wajibkan kepada kepengurusan DPC se-Kalimantan Barat untuk terbentuk pengurus,” ujarnya.

Termasuk, ditegaskannya, penggalakkan sayap-sayap partai yang harus juga terbangun, baik menggalang suara-suara di tingkat pemilih pemula lewat Garda Bangsa dan Gerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

"Belum lagi gerakan pembelaan terhadap petani. Kita ada Gerbang Tani yang alhamdulillah dalam mengadvokasi petani dan termasuk nelayan, ini sudah bergerak,” tutupnya.