Otonomi Daerah Jadi Tantangan Pimpinan Daerah Tingkatkan Investasi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji mengatakan Undang-Undang (UU) telah mengamanatkan bahwa daerah harus mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan, serta aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pimpinan daerah di era otonomi daerah saat ini.

“Intinya, pembangunan daerah adalah pemberdayaan daerah. Ini jadi tantangan pimpinan daerah,” ungkapnya, Jumat (20/7/2018).

Baca: TMMD ke-102 Bangkitkan Jiwa Gotong-royong Masyarakat Desa Riyam Piyang

Baca: Deretan Artis Cantik Yang Lakukan Pemotretan Saat Kehamilan, Banjir Kritikan Dinilai Terlalu Seksi

Baca: Instansi Harus Susun Standar Kompetensi Jabatan Demi Profesionalisme ASNSetiap pimpinan daerah dituntuk untuk mengelola pemerintahan daerah ke arah lebih bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain secara bersamaan, pimpinan daerah juga harus mampu tingkatkan investasi daerah.

“Pimpinan daerah harus menjaga dan mengawal agar investasi di daerah berjalan aman dan kondusif. Ini jadi tantangan bagi pemerintah daerah,” katanya. 

Berbagai kebijakan, regulasi dan program terobosan, kata Dodi, harus diciptakan terus-menerus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar.

“Tujuannya agar pembangunan di daerah yang selama ini dicita-citakan untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar dapat tercapai,” imbuhnya.

Dodi menimpali investasi merupakan satu diantara daya dukung peningkatan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat daerah.

 “Semoga dengan dukungan dan komitmen penuh dari para pimpinan daerah, investasi dapat ditingkatkan di Kalbar,” tandasnya.